Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan penetapan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus suap terkait proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan Kota Bengkulu. Tersangka tersebut adalah Eko Yusanto, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Cahaya Mas Cemerlang (CMC), serta B Daditama, mantan Wakil Ketua I DPD PAN Kabupaten Rejang Lebong. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap kedua tersangka dilakukan dalam kapasitas mereka sebagai tersangka. "Adapun pemeriksaan kepada keduanya dalam kapasitas sebagai tersangka. (Penetapan tersangka) per Oktober 2026," ujarnya kepada wartawan pada Selasa (20/10/2026).
Pemeriksaan Tersangka
Budi menjelaskan bahwa Eko Yusanto hadir untuk memenuhi panggilan penyidik, yang mendalami keterlibatannya dalam pemberian uang kepada Bupati Fikri. "Penyidik mendalami saudara EKY terkait pengadaan barang dan jasa yang dikerjakannya. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan soal dugaan adanya pemberian yang dilakukan kepada Bupati Rejang Lebong ataupun afiliasinya," tambah Budi.
Sementara itu, untuk B Daditama, pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan tidak didampingi oleh penasihat hukum. "Sedangkan untuk saudara DDT, karena yang bersangkutan tidak didampingi oleh PH (penasihat hukum), maka untuk sementara tidak dilanjutkan materi pemeriksaannya," imbuhnya.
Pengembangan Kasus Suap
KPK sebelumnya telah melakukan pengembangan terhadap perkara yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari. KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan, namun belum mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka dalam kasus baru ini. "Sprindik umum," kata Budi pada Senin (20/7).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk M Fikri Thobari selaku Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, serta beberapa pejabat dan pihak swasta yang terlibat. Fikri diduga menerima total suap sebesar Rp 1,7 miliar dari berbagai proyek. Kasus ini bermula ketika Pemkab Rejang Lebong merencanakan sejumlah proyek pada awal tahun 2026.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa proyek tersebut berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Kabupaten Rejang Lebong dengan total anggaran mencapai Rp 91,13 miliar. Asep juga menyebutkan bahwa suap terkait proyek senilai Rp 980 juta diberikan secara bertahap melalui perantara, serta terdapat dugaan penerimaan lain oleh Fikri senilai Rp 775 juta.