BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Berita Terkini Sabtu, 22 Agt 2026 07:13 WIB

KPK Mengungkap Alasan Penetapan Rektor Unsoed Terkait Pemerasan dan Gratifikasi

22 Agt 2026, 07:13 WIB 103x dibaca 4 menit baca news.detik.com news.detik.com
G
Galih Lingga Pradipta 103x dibaca · 4 menit baca
Foto: Rektor Unsoed Akhmad Sodiq (Kurniawan/detikcom)
Foto: Rektor Unsoed Akhmad Sodiq (Kurniawan/detikcom)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan alasan di balik penerapan pasal pemerasan dan gratifikasi terhadap Rektor Universitas Soedirman (Unsoed), Akhmad Sodiq, serta pihak lainnya. Penjelasan ini disampaikan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik.

Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa penerapan pasal pemerasan berkaitan dengan hubungan kekuasaan yang dimiliki oleh Rektor Unsoed, Akhmad Sodiq. Taufik menekankan bahwa sebagai pimpinan tertinggi di kampus, Sodiq memiliki otoritas penuh dalam proses seleksi jalur Mandiri. "Ada relasi kuasa dan otoritas. Yang menjadi titik beratnya adalah sistem penerimaan ini kan ada yang punya kewenangan begitu, ada yang mengotorisasi," ungkap Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (21/8/2026).

Pemerasan Melalui Penetapan Biaya

Taufik menjelaskan bahwa dengan kekuasaan yang dimilikinya, Sodiq meminta sejumlah uang dari orang tua calon mahasiswa yang ingin anaknya mengikuti seleksi jalur Mandiri. Akibatnya, orang tua terpaksa membayar sesuai yang ditentukan, yaitu sebesar Rp 650 juta, agar anak mereka dapat berkuliah di Unsoed. "Kenapa kita konstruksikan sebagai pemerasan? Karena terbukti kemudian dari pihak orang tua itu tidak terlalu ada upaya yang kuat begitu untuk bisa selevel dengan kewenangan dari yang punya otoritas, terkait dengan di sistem penerimaannya. Sehingga itu dikonstruksikan sebagai pemerasan," jelas Taufik.

Gratifikasi dari Orang Tua Calon Mahasiswa

Selain itu, Taufik juga menjelaskan penerapan pasal gratifikasi yang berkaitan dengan pemberian dari orang tua calon mahasiswa baru kepada Sodiq. Pemberian ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih karena anak mereka telah dibantu untuk bisa berkuliah di perguruan tinggi negeri. "Karena ada prestasi yang dianggap oleh si klien atau dalam hal ini mahasiswa baru. Atau orang tua merasa anaknya sudah lulus, mengucapkan terima kasih. Itu kan sebetulnya relasi kuasanya kan, hanya dari sisi si mahasiswanya, dari orang tuanya, hanya mengucapkan ucapan terima kasih. Itu makanya kita konstruksikan pasal gratifikasi," ujar Taufik.

Taufik juga mengungkapkan bahwa Sodiq telah menyediakan 73 kuota untuk calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran yang orang tuanya telah menyetorkan uang sebagai syarat jalur Mandiri. Dari total 245 kuota, sebanyak 73 kuota disiapkan untuk mengakomodasi orang tua yang membayar sejumlah uang kepada Sodiq. "Dari sekitar kuota 245 mahasiswa untuk jalur mandiri itu, sudah disetting oleh tersangka ini sebanyak 73 mahasiswa yang nanti akan dikelola untuk bisa di kuota untuk yang dimintakan sejumlah uang," kata Taufik.

Jumlah kuota tersebut diperoleh penyidik dari dokumen yang ditemukan saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan. Taufik menambahkan bahwa pihaknya masih mendalami asal-usul perhitungan kuota tersebut. "Jadi ada itung-itungannya yang kami sebutkan, yang kami temukan di dokumen-dokumen. Nanti itu tentunya akan didalami lebih lanjut seperti apa itung-itungannya tadi," ujarnya.

Awal mula kasus ini bermula pada Agustus 2026, di mana Norman, selaku Wakil Rektor, memerintahkan dua orang perantara yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka, Dian Mulia Wardhana dan Adhi Wiharto, untuk mematok harga Rp 650 juta kepada setiap calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran. Perintah tersebut dilaksanakan oleh Dian dan Adhi, yang diduga meminta uang dari orang tua calon mahasiswa baru.

Meskipun harga telah ditentukan, calon mahasiswa baru tidak diberikan kepastian untuk lulus dalam seleksi mandiri. Hal ini membuat orang tua calon mahasiswa merasa dirugikan dan meminta pengembalian uang. Namun, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi karena uang yang telah diperas telah digunakan oleh Dian dan Adhi untuk kepentingan pribadi. Akhirnya, Norman meminjam uang dari keponakan Sodiq, Mulyono, untuk mengembalikan uang kepada orang tua.

Untuk pengembalian uang yang dipinjam, Norman berjanji akan membayar melalui pencairan tiga paket proyek di lingkungan Unsoed, yang meliputi pengadaan kanopi, renovasi kantin, dan pengecatan gedung. "Paket pekerjaan itu telah selesai dikerjakan oleh CV milik MYN, yang selanjutnya untuk pencairan pembayarannya dialihkan ke pihak swasta dimaksud," tambah Taufik.

Selama periode 2025-2026, diduga Sodiq juga menerima penerimaan lain yang mencapai Rp 680 juta melalui Mulyono dari calon mahasiswa baru. Uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli tiga bidang tanah atas nama Mulyono. "Sehingga dalam hal ini, MYN bertindak sebagai penerima sekaligus pengelola uang yang diperuntukkan bagi ASO," terang Taufik.

Lebih lanjut, Taufik mengungkapkan bahwa Eko Sumanto, yang merupakan Kepala Bagian Akademik Unsoed, juga terlibat dalam komunikasi dengan pihak pengepul untuk mengakomodir orang tua calon mahasiswa baru. Eko diketahui melakukan 'tawar menawar mahar' dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur Mandiri. "Setelah sepakat mengenai 'mahar' tersebut, ES kemudian menerima uang dari salah satu pihak pengepul para calon mahasiswa baru dengan total mencapai Rp 1,12 miliar (2025-2026)," lanjutnya.

Setelah menerima uang, Sodiq memberikan akses user ID-nya kepada Eko untuk proses otorisasi dalam memberikan persetujuan kepada calon mahasiswa baru yang telah memberikan uang. KPK telah menetapkan Akhmad Sodiq dan Norman Arie Prayogo sebagai tersangka dalam kasus pemerasan ini, bersama dengan empat orang lainnya.

Keenam orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah: 1. Ahmad Sodiq selaku Rektor Unsoed, 2. Norman Arie Prayoga selaku Wakil Rektor III Unsoed, 3. Eko Sumanto selaku Kepala Bagian Akademik Unsoed, 4. Dian Mulia Wardhana selaku pihak swasta, 5. Adhi Wiharto selaku pihak swasta, dan 6. Mulyono selaku pihak swasta.