Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Para tersangka terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pejabat pemerintah dan pengusaha.
Identitas Para Tersangka
Delapan individu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; Politisi Partai Golkar, Fahd El Fouz; Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitoyo Adhi; Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugianto; Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; serta tiga orang kepercayaan menteri, yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi.
Pada Senin, 14 September 2026, KPK melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap 19 orang yang terlibat dalam kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, KPK menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan.
Proses Penahanan dan Tindak Pidana
Plt Direktur Penyidikan, Achmad Taufik Husein, menjelaskan, "Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka." Para tersangka akan ditahan selama 20 hari pertama, mulai 15 September hingga 4 Oktober 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Adrianto Pitojo Adi dan Rizal Pahlevi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau b dari UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 606 ayat (1) UU yang sama. Sementara itu, Sontang Coin Manurung dan Erwin, serta Lampri bersama Arif Sugianto, Fahd El Fouz, dan Muhammad Fakhry, disangkakan sebagai pihak penerima suap berdasarkan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.