BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:03 WIB
Berita Terkini Selasa, 06 Okt 2026 15:12 WIB

Lampung Terima Penghargaan KPK atas Pendidikan Antikorupsi

06 Okt 2026, 15:12 WIB 82x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
N
Nadia Stevani Putri 82x dibaca · 3 menit baca
Foto: Pemprov Lampung
Foto: Pemprov Lampung

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Provinsi Lampung sebagai bentuk pengakuan atas penguatan pendidikan antikorupsi melalui implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) dalam muatan lokal. Penghargaan ini diterima oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada hari ini dalam acara Peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 yang bertema "Membangun Pendidikan Antikorupsi, Mewujudkan Indonesia Berintegritas" di Gedung Juang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Lampung

Pendidikan Antikorupsi telah diterapkan di Provinsi Lampung sebagai bagian dari muatan lokal di tingkat pendidikan menengah melalui Peraturan Gubernur. Kebijakan ini merupakan upaya untuk memperkuat pendidikan karakter serta integritas peserta didik di lingkungan sekolah. Penguatan pendidikan antikorupsi di Lampung tidak hanya berfokus pada pemahaman tentang bahaya korupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kebiasaan sehari-hari. Langkah ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, kepedulian, dan keberanian.

Peran Pendidikan dalam Membangun Integritas

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi sebaiknya dimulai dari ruang kelas. Ia menekankan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik agar dapat membedakan antara hal yang baik dan buruk serta memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari. Setyo menegaskan bahwa penguatan pendidikan antikorupsi adalah tanggung jawab bersama, yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus dibangun sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan tidak hanya dilakukan secara sektoral.

Setyo juga menjelaskan bahwa penerapan Pendidikan Antikorupsi sebagai muatan lokal di Lampung dapat menjadi langkah awal dan contoh bagi daerah lain dalam memperkuat pendidikan antikorupsi. Ia berharap praktik baik yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung dapat menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. "Meskipun ini sifatnya muatan lokal, tapi setidaknya itu bisa dijadikan sebagai pilot project. Sebagai awal untuk melakukan yang terbaik," ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadikan pendidikan antikorupsi sebagai gaya hidup agar nilai-nilai integritas dapat tumbuh sejak dini di lingkungan sekolah. Sementara itu, peluncuran Indeks Integritas Pendidikan Tahun 2026 merupakan langkah strategis KPK dalam memetakan kondisi integritas pendidikan nasional melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan. SPI Pendidikan mencakup aspek karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, dan tata kelola pendidikan. Hasil pemetaan ini akan menjadi dasar bagi KPK dalam menyusun rekomendasi untuk penguatan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.

Pelaksanaan SPI Pendidikan yang telah dimulai sejak 2021 menempatkan Lampung sebagai salah satu dari tiga provinsi lokasi uji coba instrumen awal bersama DKI Jakarta dan Jawa Barat. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya Provinsi Lampung dalam memperkuat pendidikan antikorupsi melalui muatan lokal serta mendorong tumbuhnya budaya integritas di lingkungan pendidikan.