BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Kamis, 05 Nov 2026 14:13 WIB

Langkah Awal Pembahasan RUU Perampasan Aset: Komisi III DPR Terima DIM dari Pemerintah dan Resmi Bentuk Panja

05 Nov 2026, 14:13 WIB 67x dibaca 2 menit baca
C
Cesare Nita 67x dibaca · 2 menit baca
Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).
Komisi III DPR kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU). (Foto: Liputan6.com/Ady Anugrahadi).

JAKARTA – Langkah konkret dalam perumusan regulasi penyitaan hasil kejahatan resmi bergulir di DPR. Komisi III DPR RI menerima penyerahan dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang disodorkan oleh pihak pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Penyerahan ini menandai dimulainya tahap krusial perancangan undang-undang yang ditargetkan dapat tuntas pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.

Pembentukan Panitia Kerja dan Penetapan Pimpinan

Seiring penerimaan dokumen DIM tersebut, kepemimpinan Komisi III DPR RI bergerak cepat dengan mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) guna mengawal proses penelitian materi secara lebih mendalam dan terarah.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi penyerahan berkas oleh pihak eksekutif saat memimpin rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Terima kasih kepada perwakilan pemerintah yang telah menyampaikan daftar inventarisasi masalah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana,” kata Habiburokhman dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Melanjutkan agenda rapat, Habiburokhman langsung meminta persetujuan dari seluruh anggota dewan yang hadir untuk meresmikan susunan kepengurusan Panja RUU Perampasan Aset.

“Untuk selanjutnya, agar pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana lebih fokus dan komprehensif, pimpinan perlu mendapat persetujuan dalam rapat kerja ini apakah menyetujui pembentukan Panja dengan ketua saya Habiburokhman, wakil ketua Panja Soedeson Tandra. Setuju?” ujarnya.

Pertanyaan pimpinan sidang tersebut disambut dengan kesepakatan bulat oleh jajaran peserta rapat kerja.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Dengan persetujuan tersebut, struktur Panja resmi terbentuk di bawah kepemimpinan Habiburokhman selaku ketua serta Soedeson Tandra yang memegang posisi wakil ketua.

Komitmen Penyelesaian dan Target Masa Persidangan II

Usai pembentukan Panja disahkan, Komisi III DPR RI menetapkan penuntasan RUU Perampasan Aset sebagai fokus agenda utama yang tidak boleh tertunda pada periode persidangan mendatang.

Habiburokhman menyampaikan kepastian komitmen legislatif dalam menuntaskan rancangan aturan hukum ini sesuai aspirasi publik.

“Perlu kami sampaikan bahwa sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat, RUU tentang Perampasan Aset ini akan dibahas dan diselesaikan sesegera mungkin pada masa persidangan II tahun 2026–2027,” ujarnya.

Sesuai jadwal ketatanegaraan, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dijadwalkan bakal dimulai pada 10 November 2026. Menghadapi agenda penting tersebut, Komisi III DPR RI mengosongkan pembahasan undang-undang lain demi memprioritaskan perumusan aturan perampasan aset.

“Karena ini prioritas, Komisi III tidak ada agenda lain selain UU Perampasan Aset. Di masa sidang besok, kalau bisa, harus selesai masa sidang II 2026–2027,” tandasnya.