BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Kamis, 20 Agt 2026 16:04 WIB

Lodewyk Pusung Terhubung dengan Seskab Teddy Sebelum Dicopot dan Ditangkap

20 Agt 2026, 16:04 WIB 99x dibaca 3 menit baca nasional.kompas.com nasional.kompas.com
R
Rizky Ananta 99x dibaca · 3 menit baca
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung memberikan keterangan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )
Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Lodewyk Pusung memberikan keterangan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )

Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, mengungkapkan bahwa ia dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya sebelum ia dicopot dari jabatannya dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Lodewyk menyatakan bahwa Teddy menghubunginya melalui telepon pada malam 2 Juni 2026, menyampaikan ucapan terima kasih dari Presiden Prabowo Subianto atas tugas yang telah dilaksanakan oleh Lodewyk.

“Beliau sampaikan ke saya, terima kasih Pak dari presiden atas pelaksanaan tugasnya bla bla bla bla bla,” ungkap Lodewyk dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pada kesempatan itu, Lodewyk juga sempat memberitahukan Teddy mengenai rencananya untuk dipindahkan dari BGN, namun pembicaraan tersebut tidak berlanjut. “Letkol Teddy, saya bilang saya buat bicara. Saya sampaikan, saya ini dipindah begini begini begini sudah, tapi semua sampai di situ,” tambahnya.

Pencopotan Jabatan dan Penangkapan

Pada malam yang sama, Lodewyk diumumkan bahwa ia dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Kepala BGN bersama dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan Wakil Kepala BGN Sonny Sonjaya. Ia mengaku tidak mempermasalahkan pergantian tersebut. “Malam itu juga diumumkan saya diganti,” kata Lodewyk.

Ketika hari berganti ke 3 Juni 2026, Lodewyk didatangi oleh petugas Kejaksaan yang ingin menangkapnya. Sekitar pukul 01.20 WIB, ajudannya menghubunginya untuk memberitahukan bahwa ada petugas Kejaksaan yang datang. Lodewyk mengaku melihat beberapa anggota TNI dan dua atau tiga orang dari Kejaksaan yang mengenakan pakaian sipil. Mereka memberitahukan bahwa mereka akan membawanya ke Kejaksaan.

Lodewyk sempat meminta para petugas untuk menunjukkan surat-surat mereka, tetapi permintaannya ditolak. “Saya bilang, ‘Salah saya apa?'. 'Bapak berangkat dulu'. Ini mana suratnya?’” ujarnya. Selain itu, telepon seluler Lodewyk juga langsung disita oleh para petugas saat mereka meninggalkan rumahnya. “Telepon seluler saya langsung disita. Langsung mereka ambil. Saya nurut saja,” jelas Lodewyk. Ia mengaku tidak memahami dengan jelas aturan mengenai proses penangkapan dan penyitaan tersebut. “Saya enggak paham betul aturannya. Saya ikut saja dan akan saya buktikan nanti kalau diperiksa,” tambahnya.

Praperadilan dan Bantahan Tuduhan

Lodewyk mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena menilai tindakan paksa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dirinya tidak sah secara hukum. Kuasa hukum Lodewyk, OC Kaligis, mempertanyakan keabsahan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, hingga penahanan yang dinilai dilakukan tanpa minimal dua alat bukti dan tanpa pemeriksaan klarifikasi terhadap Lodewyk. "Bahwa tindakan termohon yang secara sewenang-wenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap pemohon tanpa adanya minimal dua alat bukti dan pemeriksaan klarifikasi dari pemohon, sesuai dengan Hukum Acara Pidana, hal tersebut telah melanggar/mengabaikan hak asasi pemohon atas tindakan tersebut," kata Kaligis dalam sidang pembacaan permohonan praperadilan pada 13 Agustus 2026.

Kaligis juga mempertanyakan penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dianggap dilakukan setelah penetapan tersangka. Menurutnya, upaya paksa yang dilakukan sebelum adanya SPDP tidak sah. Pihak Lodewyk juga membantah tuduhan keterlibatan kliennya dalam dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026, yang mencakup dugaan markup pada sejumlah pengadaan.

“Bahwa selaku pejabat, pemohon tidak pernah diberikan kuasa tupoksi sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen. Oleh karena itu, Pemohon tidak berwenang dan tidak pernah sekalipun melakukan intervensi terhadap pengadaan-pengadaan barang dan jasa pada titik dapur Badan Gizi Nasional,” jelas Kaligis. Melalui keterangan Lodewyk dan bukti yang diajukan, pihak pemohon berharap hakim dapat melihat dengan jelas posisi dan kewenangan Lodewyk dalam struktur BGN, terutama terkait proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi pokok perkara.