BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Jumat, 11 Sep 2026 11:50 WIB

Mahfud MD Sarankan Judi Online Dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset

11 Sep 2026, 11:50 WIB 79x dibaca 2 menit baca nasional.kompas.com nasional.kompas.com
F
Fadil Ramadhan Akbar 79x dibaca · 2 menit baca
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020)(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan Kompas di Kantor Redaksi Kompas, Menara Kompas, Jakarta, Kamis (30/1/2020)(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD, mengemukakan pendapatnya bahwa tindak pidana judi online seharusnya diakomodasi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Dalam sebuah podcast yang disiarkan di YouTube, Mahfud menyatakan, "Itu harus masuk menurut saya. Kenapa judi online tidak? Justru transaksi uang yang besar-besaran itu justru judi online juga."

Pentingnya Penanganan Menyeluruh

Mahfud menekankan bahwa dengan memasukkan judi online dalam RUU tersebut, penanganan terhadap praktik perjudian ini dapat dilakukan secara menyeluruh, termasuk mengungkap aktor-aktor di baliknya. Ia menambahkan, "Sehingga judi online itu lalu selama ini juga penyelesaiannya tidak tuntas, hanya menyangkut pelaku-pelaku lapangan, operatornya ndak. Kalau ada begini kan bisa, undang-undang perampasan aset gitu."

Transparansi dalam Penyusunan RUU

Selain itu, Mahfud juga memberikan perhatian pada proses penyusunan RUU Perampasan Aset yang sedang berlangsung di DPR RI. Ia mendorong agar pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam proses ini dan mempublikasikan kemajuan dari draf RUU tersebut. "Dan DPR dan pemerintah sekarang harus membuka diri, ya kan. Di pemerintah itu kebiasaannya kalau sudah ada RUU kan di-upload di kantor pemerintah," ujarnya.

Mahfud menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan RUU agar tidak ada informasi yang disembunyikan. Ia juga menyarankan agar pasal-pasal dalam RUU tersebut dipublikasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembahasannya. "Ya harus, harus diumumkan. Ini yang sekarang sedang dibahas oleh DPR. Lalu RDPU, ya pelibatan masyarakat," ungkapnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mengidentifikasi 13 jenis tindak pidana yang akan dikenakan perampasan aset, termasuk korupsi, narkotika, terorisme, dan beberapa tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.