Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh empat warga Palangka Raya yang mengklaim sebagai korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Penolakan ini terjadi karena MK tidak mengubah makna istilah 'memadai' dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang menjadi objek gugatan.
Gugatan yang terdaftar dengan nomor 369/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Damai Alam Usop, Krismes Santo Sihaloho, Davit Purwodesrantau, dan Paulus Alfons Yance Dhanarto. Mereka menggugat Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Isi Gugatan dan Alasan Pemohon
Dalam gugatannya, para pemohon menyatakan bahwa mereka telah mengalami kerugian konstitusional, termasuk kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mereka mengklaim bahwa kualitas udara di Palangka Raya berada pada tingkat yang tidak sehat akibat asap dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2026.
Mereka meminta MK untuk menyatakan bahwa frasa 'yang memadai' dalam Pasal 6 huruf e dan Pasal 8 huruf d bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, jika tidak dimaknai sebagai alokasi anggaran yang mencakup tahap prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana secara terbuka dan bertanggung jawab.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi
MK dalam putusannya menolak gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diatur dalam UU 24/2007 terdiri dari tiga tahapan: prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. MK menjelaskan bahwa frasa 'yang memadai' dalam konteks anggaran tidak berdiri sendiri dan harus dipahami secara sistematis.
MK menegaskan bahwa istilah 'memadai' merupakan standar terbuka yang dapat dinilai secara proporsional sesuai dengan tujuan dan sistem norma lainnya, serta fleksibel untuk menghadapi berbagai kondisi bencana yang tidak terduga. MK juga menambahkan bahwa pemaknaan tambahan terhadap frasa 'yang memadai' justru akan menimbulkan polemik baru dan mempersempit makna yang ada.
Atas dasar pertimbangan tersebut, MK menyatakan bahwa permohonan dari para pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menolak gugatan tersebut secara keseluruhan.