Jakarta - Marinus Gea, anggota Komisi XIII DPR RI, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kedua lembaga telah dilakukan, dan secara umum, Komisi XIII memahami usulan tersebut untuk mendukung pelaksanaan amanat konstitusi yang diemban oleh kedua lembaga.
“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” ungkap Marinus dalam keterangan tertulisnya.
Usulan Tambahan Anggaran untuk Program yang Belum Terbiayai
Dalam rapat tersebut, Marinus juga menyoroti usulan tambahan anggaran karena masih banyak program yang belum mendapatkan alokasi dana. “Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” jelasnya.
Marinus mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diusulkan akan berdampak pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga. Dari penjelasan yang diterima, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas Komnas HAM dan Komnas Perempuan. “Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” katanya.
Efektivitas Penggunaan Anggaran
Mengenai efektivitas program yang dijalankan, Marinus menilai bahwa penggunaan anggaran oleh Komnas HAM telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi lembaga tersebut. “Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa anggaran Komnas HAM lebih banyak diarahkan untuk memenuhi hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. “Saya kira tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi terlebih kepada bagaimana pengusahaan pemenuhan-pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasinya terlanggar,” jelas Marinus.
Di sisi lain, terkait usulan tambahan anggaran untuk Komnas Perempuan, Marinus menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). “Ya, kita pasti mendukung usulan tambahan dari Komnas Perempuan. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini kan sangat-sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana disebutkan juga dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia banyak sekali yang hamnya dilanggar,” ujarnya.
Marinus menilai bahwa besaran tambahan anggaran yang diajukan oleh Komnas Perempuan relatif kecil, sehingga tidak menjadi masalah untuk didukung oleh Komisi XIII DPR RI. “Dan usulannya tadi hanya sedikit saja, tidak ada persoalan. Komisi 13 sudah sepakat untuk mendukung usulan tambahan dari mereka,” tutupnya.
