BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:59 WIB
Berita Terkini Rabu, 28 Okt 2026 16:56 WIB

Mendagri Rilis SE untuk Memperkuat Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

28 Okt 2026, 16:56 WIB 92x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
G
Galih Lingga Pradipta 92x dibaca · 3 menit baca
Foto: Kemendagri
Foto: Kemendagri

Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, telah menerbitkan surat edaran (SE) dengan nomor 400.5/8545/SJ yang berkaitan dengan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah. Dalam edaran ini, Tito meminta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperkuat pengawasan operasional SPPG serta mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan salah satu visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk memberikan manfaat langsung kepada perempuan, terutama ibu hamil, menyusui, dan anak-anak. Pernyataan ini disampaikan oleh Tito kepada media setelah memimpin acara Kick-Off Sosialisasi SE Mendagri mengenai pelaksanaan inspeksi dan penilaian SPPG di Daerah, yang berlangsung secara hibrida dari Ruang Sidang Utama Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada Rabu (28/10/2026).

"Kami Kemendagri sangat komit untuk mendukung kesuksesan program ini. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, kita menggerakkan dan mendorong pemerintah daerah untuk berpartisipasi demi kesuksesan ini," ungkap Tito dalam keterangan tertulisnya.

Pengawasan dan Tugas Satuan Tugas

Dalam surat edaran tersebut, kepala daerah diberikan wewenang untuk menugaskan Satuan Tugas (Satgas) MBG yang akan melaksanakan inspeksi di wilayah masing-masing. Satgas ini terdiri dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang menangani urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan, serta inspektorat.

Inspeksi akan dilakukan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di daerah, berdasarkan 14 indikator kelayakan operasional SPPG yang telah disusun oleh BGN. Selain itu, inspeksi ini juga mencakup pemeriksaan kualitas dan menu yang disediakan oleh SPPG untuk memastikan mutu makanan dan mengurangi sisa makanan.

"Apa saja tugas mereka [Satgas MBG]? Di antaranya adalah dalam jangka pendek, melakukan inspeksi. Melihat SPPG apakah layak atau tidak, ada list indikator yang sudah disiapkan oleh Kepala BGN. Dan setelah itu nanti dibuat semacam kesimpulan," jelas Tito.

Evaluasi dan Pelaporan

Lebih lanjut, SE tersebut juga meminta kepala daerah untuk mengevaluasi penerima manfaat, khususnya di daerah perkotaan, dengan menyebarkan angket yang melibatkan kepala sekolah dan komite sekolah. Hasil dari inspeksi dan evaluasi ini harus dilaporkan kepada BGN dengan tembusan kepada Kemendagri.

Laporan tersebut wajib mencantumkan rekomendasi mengenai kelayakan operasional SPPG, seperti layak dilanjutkan, layak dilanjutkan dengan perbaikan, atau tidak layak dilanjutkan. Setiap rekomendasi harus disertai dengan alasan singkat.

"Nah, ini langkah-langkah yang kita lakukan. Saya sudah jelaskan juga kepada teman-teman di daerah bahwa ini bukan hanya urusan masalah kesehatan dan stunting," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa SE Mendagri merupakan bagian dari usaha untuk memperbaiki tata kelola program MBG. Dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, ia berharap pelaksanaan program MBG dapat menjadi lebih transparan dan sesuai dengan visi serta misi Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi intinya kami sangat mengharapkan dan ini saya kira suatu hal yang baik, ya. Artinya bahwa dapur-dapur yang ada di wilayah mendapatkan pengawasan yang sesuai, kemudian diinspeksi yang sesuai, standarnya kemudian kita nilai," tutup Sudaryono.