Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen ini diimplementasikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai Ruang Bersama Indonesia (RBI). Penandatanganan SKB ini juga merupakan bagian dari visi-misi pemerintah yang sesuai dengan Asta Cita ke-4, yang mencakup penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains dan teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta peningkatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Acara penandatanganan berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga membahas Verifikasi dan Validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta penandatanganan SKB RBI untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan ini diselenggarakan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada hari Senin, 14 September.
Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Isu Global
Tito menyatakan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak merupakan perhatian internasional, termasuk bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). "Indonesia juga dalam berbagai dokumen dan juga dalam berbagai visi misi program termasuk Bapak Presiden Prabowo menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak," ungkap Tito dalam keterangan tertulisnya.
Ia menekankan bahwa SKB ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam merancang program perlindungan perempuan dan anak di wilayah masing-masing. Tito memastikan bahwa jajarannya siap mendukung penyusunan pembiayaan RBI melalui APBD 2027 atau sumber lain yang sesuai dengan ketentuan hukum. "Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk para kepala daerah," tambahnya.
RBI sebagai Gerakan Kolaboratif
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menjelaskan bahwa RBI bukanlah program baru yang berdiri sendiri atau sekadar membangun ruang atau gedung baru. RBI merupakan gerakan dan platform kolaborasi yang mengintegrasikan berbagai program, potensi, sumber daya, layanan, dan aktor yang sudah ada. Melalui RBI, berbagai unsur yang selama ini berjalan sendiri-sendiri dapat saling memperkuat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perempuan, anak, keluarga, dan masyarakat.
Arifah menekankan, "Karena itu semangat RBI sangat sederhana, tapi sangat kuat: satu ruang, banyak gerakan, satu tujuan bersama. Semangat tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kita membangun kolaborasi yang nyata." Ia berharap Pemda hingga pemerintah desa dan kelurahan dapat menjadi penggerak utama dalam implementasi RBI, karena desa dan kelurahan merupakan unit terkecil negara dalam menjalankan program-program pembangunan.
Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, menilai bahwa SKB ini merupakan langkah untuk menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan di tingkat desa. Ia percaya bahwa SKB yang ditandatangani akan menjadi energi besar bagi kerja kolektif yang melibatkan pemerintah desa dan Pemda. "Dengan kebersamaan itu, seluruh perempuan Indonesia bisa kita berdayakan dan anak-anak Indonesia bisa kita lindungi," pungkas Yandri.
SKB tersebut ditandatangani oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.