BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Berita Terkini Rabu, 04 Nov 2026 11:58 WIB

Mengedepankan Kepastian Hukum Dunia Usaha, DJP Berkomitmen Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Tanpa Mengejar Denda

04 Nov 2026, 11:58 WIB 76x dibaca 2 menit baca
C
Cesare Nita 76x dibaca · 2 menit baca
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Dok DJP)
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto. (Dok DJP)

JAKARTA – Otoritas perpajakan nasional menegaskan komitmennya untuk tidak menjadikan denda maupun sanksi administrasi sebagai sasaran utama penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kini mengarahkan fokus sepenuhnya pada penguatan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh guna menciptakan iklim perekonomian yang sehat, adil, serta kondusif bagi para pelaku usaha.

Komitmen Pelayanan dan Iklim Bisnis Berkeadaban

Pernyataan pendorong kepatuhan ini disampaikan dalam gelaran Tax Gathering 2026 yang berlangsung di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/11/2026). Forum tersebut diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi terhadap jajaran perusahaan serta wajib pajak yang disiplin, sekaligus wadah mempererat kemitraan dan sosialisasi regulasi perpajakan terkini.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menegaskan bahwasanya fondasi penerimaan negara yang berkelanjutan sangat bergantung pada keandalan ekosistem bisnis dan kualitas pelayanan publik.

"Kami menyadari bahwa pajak yang berkelanjutan harus ditopang dengan perekonomian yang sehat, iklim bisnis yang fair, dan juga tentu dukungan terhadap semua layanan publik yang semakin berkualitas dan zero corruption. Kami berkomitmen untuk itu," jelas Bimo dalam Tax Gathering 2026 di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Sosialisasi Relaksasi Administrasi dan Pajak Minimum Global

Selain memberikan ruang apresiasi, forum Tax Gathering 2026 dimanfaatkan untuk mengedukasi para pelaku industri mengenai dua regulasi vital, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme pengurangan sanksi administrasi, serta PMK Nomor 136 Tahun 2024 terkait penerapan Global Minimum Tax bagi korporasi lintas negara.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Kindy Rinaldy Syahrir menerangkan pentingnya penyebarluasan informasi atas kedua kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan secara optimal oleh dunia usaha.

“kami juga perlu menyosialisasikan PMK Nomor 71 tahun 2026 mengenai pengurangan sanksi administrasi serta PMK nomor 136 tahun 2024 tentang Global Minimum Tax agar dapat dipahami dengan baik oleh perusahaan multinasional,” jelas Kindy.

Orientasi Kepatuhan Material dan Kepastian Hukum

Kindy menggarisbawahi bahwa target utama otoritas pajak dalam kebijakan ini murni untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak agar mendekati angka sempurna, bukan mengumpulkan penerimaan dari hukuman finansial.

“Perlu ditekankan bahwa DJP sama sekali tidak memiliki target untuk mengejar denda, melainkan berorientasi penuh pada peningkatan kepatuhan material wajib pajak yang mendekati seratus persen demi memberikan kepastian hukum serta nilai sosial bagi dunia usaha di barometer ekonomi jakarta pusat,” tambah dia.

Langkah sosialisasi yang masif dan transparan ini diharapkan sanggup membangun rasa saling percaya antara masyarakat wajib pajak dan pemerintah, sekaligus menjamin kepastian hukum yang dapat memperkokoh ketahanan ekonomi nasional secara jangka panjang.