BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:04 WIB
Berita Terkini Rabu, 02 Sep 2026 17:16 WIB

Menteri Agus Perintahkan Penutupan Celah Penyimpangan dalam Layanan Imigrasi

02 Sep 2026, 17:16 WIB 80x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
N
Nadia Stevani Putri 80x dibaca · 2 menit baca
Foto Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto : (Dok istimewa)
Foto Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto : (Dok istimewa)

Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memberikan arahan kepada seluruh staf di pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk segera menutup celah yang dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelayanan publik. Instruksi tersebut merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Evaluasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Tolong apa yang menjadi temuan tim evaluator ini dilakukan perbaikan-perbaikan tata kelolanya, sehingga berbagai potensi risiko ancaman, potensi risiko penyimpangan ini bisa dihindarkan," ungkap Menteri Agus saat memimpin Rapat Pemaparan Hasil Akhir Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Kemenimipas, Jakarta Selatan, pada Rabu (2/9/2026).

Evaluasi dan Perbaikan Layanan Publik

Instruksi itu disampaikan dalam konteks rapat yang membahas hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-35.PR.02.01 Tahun 2026. Tim evaluasi ini bekerja sama dengan konsultan profesional untuk meninjau seluruh proses layanan di unit pusat dan daerah, dengan tujuan untuk memperkuat kepastian layanan, pengendalian internal, akuntabilitas, serta mitigasi risiko penyimpangan dalam layanan publik.

Sekretaris Jenderal Kemenimipas, Asep Kurnia, melaporkan bahwa tim evaluasi telah mengidentifikasi berbagai titik rawan yang berpotensi menimbulkan kecurangan. Ia menjelaskan bahwa tim telah menyusun prosedur operasi standar (SOP) berbasis bukti dan menetapkan target aksi cepat dalam jangka waktu 30, 60, hingga 90 hari ke depan. "Bapak Menteri Imipas telah menugaskan kepada kami untuk meninjau seluruh alur proses layanan, khususnya di unit pusat secara menyeluruh dari aspek kepastian layanan, penguatan pengendalian internal, akuntabilitas, serta mitigasi risiko terjadinya penyimpangan," kata Asep.

Harapan untuk Birokrasi yang Bersih

Asep juga menambahkan, "Selanjutnya Bapak Menteri Imipas juga menargetkan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini paling lambat 31 Agustus 2026. Dan alhamdulillah, berkat dukungan dan komitmen seluruh anggota tim, akhirnya bisa kita selesaikan evaluasi ini tepat waktu." Menteri Agus berharap bahwa evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik dapat menghasilkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. Ia menegaskan pentingnya implementasi perbaikan yang akan dilakukan dan diawasi secara berkelanjutan, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima.