Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, menegaskan bahwa pembaruan nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dengan Malaysia ditargetkan untuk ditandatangani pada bulan Oktober 2026. Inisiatif ini juga bertujuan untuk meningkatkan kuota bagi pekerja migran di sektor formal.
Mukhtarudin menyatakan bahwa pembahasan teknis antara Indonesia dan Malaysia diharapkan selesai pada bulan September, yang kemudian diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi pada bulan Oktober sebagai langkah menuju penandatanganan MoU antara kedua negara. "Yang sekarang insya Allah akan selesai di September dan Oktober ini selesai perjanjian kedua negara. Bulan ini sudah selesai urusan technical meeting. Nanti high level meeting-nya pada bulan Oktober, sehingga bisa ditandatangani MoU-nya antara Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Menteri Tenaga Kerja Malaysia," ujarnya dalam keterangannya pada Kamis (17/9/2026).
Pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Mukhtarudin mendampingi Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming, dalam menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga menjabat sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut, Mukhtarudin juga meminta dukungan Ahmad Zahid untuk mempercepat proses finalisasi pembaruan MoU, baik untuk sektor informal maupun formal.
Menurutnya, pembaruan kerja sama ini merupakan momentum penting untuk memperkuat penempatan pekerja migran di sektor formal yang memerlukan keterampilan menengah hingga tinggi. "Yang kedua, terkait dengan sektor-sektor penambahan kuota untuk yang sektor formal. Karena dari sektor formal yang ada memang masih didominasi oleh informal. Jadi kita memperkuat juga sektor formal, khususnya yang di medium dan high skilled workers," tambahnya.
Dukungan dari Pemerintah Malaysia
Mukhtarudin juga menyampaikan bahwa Ahmad Zahid menyambut baik rencana pembaruan MoU tersebut. Pemerintah Malaysia akan melakukan koordinasi internal untuk mempercepat proses finalisasi kesepakatan. "Jadi tadi juga Wakil Perdana Menteri Malaysia menyambut baik tentang rencana kita untuk melakukan pembaharuan MoU dan akan berkoordinasi di internal Malaysia untuk percepatan prosesnya," jelas Mukhtarudin.
Selain memperluas kesempatan penempatan di sektor formal, pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran dalam pembaruan kerja sama dengan Malaysia. Mukhtarudin menambahkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia dalam isu pekerja migran telah berlangsung lama dan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan terkait perlindungan bagi WNI yang bekerja di Malaysia. "Saya kira hubungan Indonesia-Malaysia terkait pekerja migran ini cukup lama, sudah cukup lama berlangsung. Dan selama ini potensi masalah sudah sangat semakin kecil," katanya.
Ia menambahkan bahwa kedua negara terus berkomitmen untuk memperkuat pembinaan dan perlindungan pekerja migran selama mereka berada di Malaysia. "Dan kedua negara sudah ada kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan pembinaan, kemudian perlindungan bagi warga negara kita yang sedang bekerja di Malaysia," tutup Mukhtarudin.
Dalam kesempatan itu, Gibran juga menekankan pentingnya memastikan pekerja migran mendapatkan perlindungan yang baik selama bekerja di Malaysia. "Termasuk tadi Pak Wakil Presiden juga memesankan pentingnya memberikan proteksi yang bagus, perlindungan yang baik terhadap pekerja-pekerja migran kita yang ada di Malaysia," pungkasnya.
Dengan target technical meeting selesai pada bulan September dan high level meeting pada bulan Oktober, pemerintah Indonesia mendorong pembaruan MoU ini sebagai landasan untuk memperkuat tata kelola penempatan pekerja migran, termasuk memperluas akses tenaga kerja terampil Indonesia ke pasar kerja formal di Malaysia.