BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Berita Terkini Kamis, 24 Sep 2026 03:45 WIB

Militan Gibran 08 Menyatakan Gugatan Syarat Pendidikan Bukan Kewenangan MK

24 Sep 2026, 03:45 WIB 81x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
R
Rizky Ananta 81x dibaca · 2 menit baca
Sidang gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK, Rabu (23/9/2026). (Mulia Budi/detikcom)
Sidang gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pilpres 2024 soal syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK, Rabu (23/9/2026). (Mulia Budi/detikcom)

Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara telah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, yang menyoroti syarat pendidikan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan MK.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Militan Gibran, Abdul Aziz Salim, mengungkapkan bahwa isu yang diangkat oleh para pemohon mengenai keabsahan syarat pendidikan calon wakil presiden bukanlah ranah konstitusional Mahkamah Konstitusi. "Permasalahan ini seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan jenis pelanggaran pemilu yang ada," ujarnya saat memberikan tanggapan terhadap gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam sidang di MK, Jakarta Pusat, pada Rabu (23/9/2026).

Gugatan Sebagai Sengketa Proses Pemilu

Abdul menekankan bahwa pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam setiap tahapan pemilu seharusnya memanfaatkan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan tidak membawa semua isu ke MK. Ia berpendapat bahwa gugatan ini merupakan sengketa proses pemilu yang seharusnya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurutnya, keabsahan syarat pasangan wakil presiden yang dipermasalahkan oleh para pemohon bukanlah kewenangan MK, melainkan merupakan sengketa proses pemilu yang harus diselesaikan oleh Bawaslu. "Keberatan harus diajukan paling lama tiga hari setelah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditetapkan, sesuai dengan Pasal 464 Undang-Undang Pemilu," tambahnya.

Permohonan untuk Menolak Gugatan

Abdul juga menyatakan bahwa tidak ada upaya sengketa proses pemilu yang diajukan ke Bawaslu oleh pihak-pihak yang memiliki legal standing, seperti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. "Ketiadaan keberatan tersebut menunjukkan bahwa pasangan calon yang berkepentingan telah melepaskan hak hukumnya untuk menggunakan upaya hukum yang tersedia," jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa MK sebelumnya telah menyelesaikan permohonan terkait hasil pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Menurut Abdul, tidak ada ketentuan yang memberikan kewenangan kepada MK untuk membatalkan tindakan konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat atau memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sengketa hasil pemilihan umum.

Abdul juga menegaskan bahwa gugatan ini telah melewati batas waktu pengajuan. Oleh karena itu, Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara meminta agar MK menolak gugatan tersebut. Mereka mengajukan petitum permohonan yang mencakup beberapa poin, antara lain menerima eksepsi pihak terkait, menyatakan bahwa permohonan para pemohon bukan kewenangan Mahkamah, dan menolak permohonan pemohon secara keseluruhan.

Dalam pokok perkara, mereka meminta agar MK menyatakan bahwa keputusan KPU tetap berlaku dan meminta putusan yang seadil-adilnya jika MK berpendapat lain.