JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk membuka secara transparan penanganan perkara dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga figur lainnya. Selain menuntut kejelasan proses hukum, lembaga pengawas kepolisian tersebut juga meminta Mabes Polri mengungkap jajaran nama yang menjadi sasaran penyadapan guna menghentikan simpang siur informasi di tengah masyarakat.
Desakan Keterbukaan Proses Hukum dan Pentingnya Kepastian Informasi
Sikap tegas ini disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Chairul Anam saat memberikan keterangan kepada wartawan pada Selasa (10/11/2026). Ia menekankan bahwa transparansi penanganan kasus merupakan janji institusi kepolisian yang harus direalisasikan secara nyata demi memberikan kepastian hukum bagi publik.
"Saya kira memang proses ini harus terbuka, harus transparan, seperti apa yang dijanjikan oleh rekan-rekan di kepolisian," kata Komisioner Kompolnas Chairul Anam kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Anam menambahkan bahwa tingginya perhatian masyarakat terhadap kasus ini menuntut adanya penjelasan tepercaya dari kepolisian untuk mengeliminasi berbagai rumor yang beredar liar.
"Kenapa ini saat ini momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," sambung Anam.
Dorongan Ungkap Detail Sasaran dan Penjelasan Berkala ke Publik
Lebih lanjut, Anam menyoroti maraknya pengaitan nama-nama tokoh publik dalam lingkaran kasus penyadapan ini tanpa adanya konfirmasi resmi. Oleh sebab itu, Kompolnas mendorong tim penyidik Mabes Polri untuk memaparkan rincian identitas para target secara mendalam agar fakta hukum yang sebenarnya dapat teruji.
"Kami berharap tim ini bisa menjelaskan sedetail mungkin sehingga fakta-fakta atau peristiwa yang berseliweran di publik menjadi satu peristiwa yang memang benar," ucapnya.
Di samping pemaparan rincian target, Anam menegaskan bahwa transparansi adalah bentuk pertanggungjawaban Mabes Polri kepada khalayak luas. Kompolnas meyakini kemampuan institusi Polri dalam menyelesaikan perkara ini secara obyektif, akuntabel, serta transparan melalui penyampaian laporan perkembangan perkara secara rutin.
"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apa pun tahapannya, apa pun substansinya, harus dibuka di publik," ujar Anam.