BOGOR – Keberadaan fasilitas terpisah berfasilitas lengkap di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, tengah menjadi sorotan publik. Sorotan tersebut makin menguat setelah potret warga binaan kasus korupsi, Jimmy Masrin, ditemukan terpajang di salah satu sudut bangunan yang dijuluki sebagai klaster mewah.
Sidak Ombudsman dan Penjelasan Ditjenpas di DPR
Inspeksi mendadak (sidak) yang dilangsungkan oleh Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026) membongkar keberadaan deretan sarana khusus yang tidak lazim ditemui pada blok hunian narapidana biasa. Di tengah penelusuran tersebut, petugas menemukan pajangan foto atas nama Jimmy Masrin.
Isu ini lantas memicu klarifikasi resmi dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) sewaktu menghadiri dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR pada Senin (28/9/2026).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi memberikan penegasan mengenai status temuan foto tersebut saat berbicara di hadapan anggota dewan.
"Perlu kami tegaskan penjelasan merupakan hasil pemeriksaan sementara. Proses investigasi dan pendalaman masih berlangsung, sehingga langkah selanjutnya akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan yang lengkap," kata Mashudi di Ruang Rapat Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/9).
Berdasarkan investigasi awal, Mashudi meluruskan bahwa bingkai foto bertuliskan nama Jimmy Masrin itu sejatinya merupakan barang sitaan yang diamankan petugas saat menggelar penertiban atau razia keamanan sebelumnya, bukan bukti bahwa terpidana tersebut menempati sel mewah bersangkutan. Ditjenpas kini masih mengusut peruntukan serta legalitas bangunan-bangunan di kawasan lapas tersebut.
Profil Koruptor LPEI dan Rekam Jejak PT Petro Energy
Lantas, siapakah sosok Jimmy Masrin? Pria tersebut merupakan Komisaris Utama PT Petro Energy yang terseret skandal korupsi fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sepanjang kurun waktu 2015–2018.
Dalam melancarkan aksinya, Jimmy bersekongkol dengan dua petinggi perusahaan lainnya, yakni Presiden Direktur Newin Nugroho serta Direktur Susy Mira Dewi Sugiarta. Modus operandi yang digunakan mencakup manipulasi dokumen permohonan seperti kontrak fiktif, purchase order (PO), hingga faktur tagihan yang tidak sesuai kenyataan demi mencairkan dana LPEI.
Aksi penyimpangan ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 958,38 miliar. Sebagai pemilik manfaat (beneficial owner), Jimmy menikmati keuntungan pribadi sebesar Rp 600 miliar serta 22 juta dolar AS.
Vonis Pengadilan Tipikor Hingga Pemberatan Hukuman di Tingkat Banding
Persidangan perkara ini bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada Desember 2025, majelis hakim menjatuhkan hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan, serta uang pengganti 32,69 juta dolar AS subsider 4 tahun penjara kepada Jimmy.
Tak puas dengan putusan tersebut, Jimmy mengajukan upaya hukum banding. Kendati demikian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Maret 2026 justru memperberat masa hukumannya menjadi 10 tahun penjara.
Selain vonis badan selama satu dekade, majelis hakim tingkat banding mengganjar Jimmy dengan denda Rp 250 juta subsider 90 hari kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 32.691.551,88 dolar AS atau setara Rp 547,5 miliar subsider 8 tahun kurungan.