Jakarta - Dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, dihadirkan sebagai saksi. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus mengikuti kesepakatan MoU antara Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan ini disampaikan Muhadjir saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Selasa, 1 September 2026.
Dalam sidang tersebut, eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Azis alias Gus Alex, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adham, duduk sebagai terdakwa. Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan bahwa pelaksanaan ibadah haji harus berbasis pada MoU yang telah disepakati. "Tahu nggak bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus berbasis pada MoU antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia? Jadi ada MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji," ungkapnya.
Pentingnya Mematuhi MoU
Menanggapi pertanyaan Yaqut mengenai apakah Indonesia dapat melakukan hal di luar MoU yang telah disepakati, Muhadjir menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. "Mestinya tidak bisa," tegasnya. Yaqut kemudian memberikan contoh mengenai kesepakatan pembagian kuota, di mana MoU mengatur 10 ribu jemaah haji reguler dan 10 ribu jemaah haji khusus. Ia bertanya apakah Indonesia bisa memberangkatkan 15 ribu jemaah haji reguler dan 5 ribu jemaah haji khusus. Muhadjir kembali menegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tidak boleh bertentangan dengan MoU yang telah disepakati.
"Jadi misalnya di MoU, di MoU sudah ditetapkan 10.000 jemaah haji reguler, 10.000 jemaah haji khusus, kemudian pemerintah Indonesia memberangkatkan 15.000 jemaah haji reguler dan 5.000 jemaah haji khusus yang artinya bertentangan dengan MoU itu tidak bisa, Pak ya?" tanya Yaqut. "Mestinya tidak bisa," jawab Muhadjir.
Dakwaan Terhadap Terdakwa
Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 622.090.207.166,41 (622 miliar) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Jaksa menyatakan bahwa perbuatan ini dilakukan bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri, Asrul Azis Taba, mantan staf khusus Yaqut, dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja. Jaksa menegaskan bahwa pengisian kuota haji khusus tambahan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan mengakomodasi permintaan dari Asosiasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Jaksa juga menyatakan bahwa perkara ini telah memperkaya Yaqut sebesar USD 271.500, yang jika dikonversi dengan kurs saat ini bernilai sekitar Rp 4,8 miliar. Selain itu, jaksa meyakini bahwa kasus ini juga memperkaya sejumlah pihak lain, termasuk 313 korporasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus. Terdapat dugaan praktik jual beli kuota haji khusus dan petugas haji, yang menyebabkan beberapa jemaah yang seharusnya berangkat haji gagal diberangkatkan, sementara yang tidak berhak justru diberangkatkan.