Jakarta - Shri Hardjuno Wiwoho, seorang advokat dan pengamat hukum, mengemukakan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk menetapkan mekanisme yang jelas dalam pengembalian harta yang telah diblokir atau disita oleh aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa hal ini sangat diperlukan jika pemilik harta tersebut terbukti tidak terlibat dalam tindakan kriminal.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hardjuno dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (7/9/2026). Ia menjelaskan bahwa masih terdapat individu yang meskipun telah terbebas dari status tersangka, mengalami kesulitan dalam mengembalikan aset yang telah diblokir atau disita oleh pihak penegak hukum.
Pentingnya Pengaturan dalam RUU
"Beberapa orang yang pernah saya tangani terbebas dari status tersangka, tetapi yang sulit adalah mengambil aset-aset yang sudah diblokir atau disita oleh penegak hukum," ujar Hardjuno. Ia menambahkan bahwa isu ini harus menjadi fokus utama dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, undang-undang tersebut tidak hanya harus memudahkan negara dalam mengejar aset yang berasal dari kejahatan, tetapi juga harus memberikan pemulihan bagi mereka yang menjadi korban kesalahan.
Hardjuno menegaskan bahwa masyarakat yang dirugikan harus memiliki hak untuk menguji keabsahan pemblokiran dan penyitaan melalui jalur pengadilan. Ia berpendapat bahwa mengajukan keberatan kepada atasan penyidik saja tidak cukup, karena perlu ada koreksi yang dilakukan oleh lembaga yudisial yang independen.
Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas
Ia juga mengingatkan bahwa pengembalian uang berdasarkan nilai aset saat dijual tidak selalu dapat menggantikan seluruh kerugian yang dialami pemiliknya, mengingat nilai aset dapat meningkat atau memiliki nilai ekonomi lain yang tidak tercermin dalam harga jual. Hardjuno menekankan bahwa penjualan aset sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap seharusnya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu dan dengan izin pengadilan serta penilaian independen. Hasil penjualan tersebut harus disimpan dalam rekening khusus hingga perkara diputuskan secara final.
Hardjuno menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan tetap diperlukan, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan proporsional, serta memberikan perlindungan bagi pihak yang memperoleh aset secara sah. "UU Perampasan Aset seharusnya menjadi jaminan perlindungan, termasuk bagi orang yang asetnya telah disita tetapi kemudian dinyatakan tidak terkait dengan tindak pidana," tuturnya.