BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Senin, 07 Sep 2026 11:36 WIB

Pakar Menekankan RUU Perampasan Aset Tidak Boleh Mengorbankan Hak Milik yang Sah

07 Sep 2026, 11:36 WIB 86x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
D
Doni Setiawan 86x dibaca · 3 menit baca
Rapat Komisi III DPR Soal RUU Perampasan Aset Senin (7/9) (Foto: Matius Alfons/detikcom)
Rapat Komisi III DPR Soal RUU Perampasan Aset Senin (7/9) (Foto: Matius Alfons/detikcom)

Jakarta - Komisi III DPR kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah ahli untuk membahas RUU Perampasan Aset. Pertemuan ini berlangsung di Komisi III DPR, Jakarta, pada hari Senin (7/9/2026) dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni.

Dalam pembukaannya, Sahroni menekankan bahwa pembahasan RUU ini harus memisahkan antara pemilik kekayaan dan tindak pidana. "Sebelum dilanjut paparan saya menarik bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset ini antara si pemilik kekayaan dan tindak pidana harus dipisahkan dan tidak dijadikan seolah-olah (hasil) tindak pidana yang dilakukan misal Rp 10 miliar, maka aset yang dimiliki oleh si pelaku tindak pidana Rp 100 miliar maka patokannya hanya Rp 10 miliar yang dirampas," ujarnya.

Pentingnya Mempertahankan Hak Milik yang Sah

Yuhelson, Sekjen DPP Peradi Profesional, memberikan tanggapan terhadap pernyataan tersebut dengan menyoroti beberapa catatan penting terkait perampasan aset. Ia menegaskan bahwa perampasan aset harus dilakukan tanpa mengorbankan hak milik yang sah. "Menjaga aset recovery tanpa korbankan due process of law dan hak milik yang sah. Peradi Profesional sikapnya mendukung pemberantasan tindak pidana khususnya korupsi serta upaya negara untuk mengambil kembali aset yang benar-benar berasal dari aset kejahatan, namun pemberantasan kejahatan tidak boleh dilakukan dengan korbankan prinsip negara hukum due process of law," ungkapnya.

Yuhelson juga menyoroti bahwa RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan besar kepada negara dan penegak hukum untuk merampas aset pelaku. Oleh karena itu, ia menganggap penting untuk memastikan bahwa RUU ini tidak menjadikan negara sebagai pihak yang merampas harta yang bukan berasal dari tindak pidana. "RUU Perampasan Aset akan memberikan kewenangan yang sangat besar kepada negara dan aparat hukum untuk menelusuri, memblokir, menyita dan akhirnya merampas aset, karena itu persoalan utama RUU ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas hasil kejahatan tapi juga bagaimana memastikan negara tidak merampas harta yang bukan hasil kejahatan. Di sini poin pentingnya," jelasnya.

Perlu Ada Pembeda yang Jelas

Lebih lanjut, Yuhelson menekankan bahwa RUU Perampasan Aset tidak seharusnya merampas seluruh kekayaan pelaku tindak pidana. Ia menegaskan pentingnya adanya perbedaan yang jelas antara aset yang merupakan hasil tindak pidana dan yang bukan. "Perampasan aset tak boleh berubah menjadi perampasan seluruh kekayaan pelaku. Kita lihat bahwa seseorang lakukan tindak pidana tidak berarti seluruh harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana seperti yang disampaikan pimpinan rapat tadi di mana pelaku tindak pidana tetap dapat mempunyai hak untuk rumah, tanah, perusahaan, tabungan, saham, warisan, dan kekayaan lain yang diperoleh secara sah," tuturnya.

Yuhelson menambahkan, "Harus dibedakan secara tegas aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan sarana tindak pidana, dan aset yang merupakan pengalihan hasil tindak pidana dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta kerugian negara dan harta kekayaan sah milik seseorang."