BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:48 WIB
Berita Terkini Selasa, 25 Agt 2026 01:26 WIB

Partai Hanura Dukung Tindakan Tegas Terhadap Korporasi Penyebab Karhutla

25 Agt 2026, 01:26 WIB 111x dibaca 3 menit baca news.detik.com news.detik.com
B
Bagas Prakoso 111x dibaca · 3 menit baca
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella (dok.istimewa)
Foto: Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella (dok.istimewa)

Partai Hanura menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Partai ini menekankan pentingnya sanksi yang juga harus dikenakan kepada pihak korporasi yang terlibat.

Pernyataan Tegas dari Hanura

Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menegaskan bahwa jika kebakaran hutan disebabkan oleh tindakan pengusaha hutan, maka Presiden harus memberikan sanksi yang berat kepada mereka. "Kalau penyebabnya berasal dari pengusaha hutan, Presiden harus memberikan sanksi keras terhadap para pelaku karhutla di Kalimantan ini. Kalau mereka melakukan itu dan terbukti hanya untuk kepentingan korporasi, menurut saya mereka pantas diberikan tindakan yang cukup keras," ujarnya dalam keterangan kepada wartawan pada Selasa (25/8/2026).

Rio, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Task Force DPP Partai Hanura, mengungkapkan bahwa karhutla merupakan masalah tahunan yang terus berulang di Indonesia. Dia mendukung langkah hukum yang tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum.

Harapan untuk Tindakan Pencegahan

Dia menambahkan, "Kalau itu terjadi dan pemerintah menemukan adanya pelaku pembakaran, saya pikir kita akan mendukung Presiden Prabowo untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku karhutla yang telah merugikan negeri ini, merugikan bangsa ini, dan merugikan masyarakat Kalimantan sendiri." Rio berharap bahwa sanksi yang berat dari pemerintah dapat memberikan peringatan kepada para pelaku karhutla agar tidak mengulangi perbuatan mereka di masa mendatang.

Partai Hanura juga mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada tindakan pencegahan agar masalah karhutla tidak terulang setiap tahun. "Harapan kita, kalau tindakan tegas benar-benar dilakukan, kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, kecuali memang karena faktor kemarau dan sebagainya. Yang paling penting sekarang adalah masyarakat menunggu apakah ada tindakan keras terhadap pelaku karhutla atau tidak," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menyelidiki korporasi yang terlibat dalam karhutla. Dalam rapat terbatas di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, pada Senin (24/8), Prabowo menginstruksikan agar korporasi yang sengaja membakar hutan dan lahan diusut secara tuntas.

Prabowo menekankan pentingnya pengusutan dan pembuktian terhadap korporasi yang terlibat dalam karhutla. "Kalau ada indikasi segera laporan kita segera cabut siapapun korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar kita cabut izinnya, seluruh izin korporasi itu kita cabut," tegasnya. Ia juga menambahkan, "Saya tidak main-main ya, tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting."

Saat ini, sebanyak 72 orang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait karhutla di Indonesia, dengan tanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di Kalimantan, Sumatra Selatan, dan Riau. Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Irhamni, menyatakan bahwa terdapat 89 laporan polisi terkait karhutla yang tersebar di sembilan Polda. Polri pun melakukan asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung dengan baik.

Laporan-laporan tersebut mencakup Polda Riau, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara.