Cilegon - PDI Perjuangan (PDIP) telah melepas kapal Laksamana Malahayati yang akan berlayar menuju Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pengiriman armada medis dan logistik ini bertujuan untuk mendukung penanganan bencana akibat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang baru saja melanda daerah tersebut.
Pengiriman bantuan ini dilaksanakan berdasarkan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kapal Laksamana Malahayati akan bergabung dengan tim Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) serta relawan kesehatan yang telah lebih dahulu berada di lokasi bencana. "Sesuai dengan arahan Ibu Megawati Soekarnoputri, hari ini PDI Perjuangan mengirimkan Kapal Laksamana Malahayati untuk bergabung bersama tim Baguna dan relawan kesehatan yang telah datang di wilayah bencana di Flores dan sekitarnya," ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di Cilegon, pada Kamis (20/8/2026).
Bantuan yang Dikirimkan
Selain armada kapal dan relawan medis, bantuan yang disalurkan juga mencakup obat-obatan, perlengkapan pengungsian seperti tenda, serta kebutuhan khusus untuk perempuan dan anak-anak yang sering kali terabaikan dalam penanganan darurat. "Ada beberapa bahan-bahan obat-obatan dan sesuai dengan kebutuhan, terutama untuk kebutuhan ibu-ibu dan anak-anak balita. Karena dalam mitigasi bencana, daftar yang dibuat oleh Ibu Megawati Soekarnoputri sering kali bantuan terhadap ibu-ibu, perempuan hamil, anak-anak balita, dan kebutuhan khusus perempuan ini sering kali terlewatkan," jelas Hasto.
Asas Kemanusiaan dan Respons terhadap Bencana
PDIP menegaskan bahwa seluruh kegiatan kemanusiaan ini dilakukan dengan prinsip gotong royong tanpa memandang latar belakang politik atau agama para korban. "Kapal Laksamana Malahayati ini akan melengkapi seluruh tim Baguna dan relawan kesehatan dan membantu rakyat tanpa membeda-bedakan apa pilihan politiknya, suku, agama, dan status sosial," tegasnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menanggapi kritik publik mengenai langkah pemerintah yang membuka posko donasi masyarakat di tengah bencana. Ia menilai seharusnya negara berada di garis terdepan dengan mengalokasikan anggaran bencana secara tepat dalam APBN, mengingat Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana (Ring of Fire). "Seharusnya alokasi anggaran untuk bencana sosial itu sudah diprioritaskan. Karena kita negara kepulauan dengan potensi bencana yang cukup besar, apalagi kita berada di Ring of Fire," ujarnya.
Hasto menambahkan bahwa penanganan bencana tidak hanya sebatas respons darurat, tetapi juga harus mencakup perencanaan tata ruang dan antisipasi terhadap bencana akibat cuaca ekstrem seperti Super El Nino. "Maka negara seharusnya turun yang pertama untuk membantu rakyat dengan melakukan antisipasi terhadap berbagai bencana yang biasa terjadi. Dan untuk itu, dari sistem tata ruangnya, dari alokasi dana bantuan sosial dalam APBN, seharusnya lebih diprioritaskan," tuturnya.