Jakarta - Ganjar Pranowo, Ketua DPP PDIP, memberikan tanggapan terkait wacana pemakzulan atau impeachment yang ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Ganjar, perhatian saat ini seharusnya dialihkan kepada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berlangsung di Kalimantan.
"Bagaimana kalau hari ini kita konsentrasi pada asap yang sudah mulai mendapatkan protes dari (negara) tetangga. Karena penting mendapatkan perhatian dari seluruh pemegang otoritas politik," ungkap Ganjar saat dihubungi pada hari Minggu (11/10/2026).
Impeachment Gibran Muncul Setelah Putusan MK
Wacana pemakzulan Gibran muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim pendidikan SMA yang dilaporkan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024. Menyusul putusan tersebut, pihak penggugat berencana melakukan audiensi dengan DPR, MPR, serta partai politik untuk membahas langkah pemakzulan terhadap Gibran.
Ganjar menegaskan bahwa penanganan karhutla harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Dia juga menyebutkan bahwa sejumlah negara tetangga telah mengajukan protes akibat dampak kebakaran hutan di Kalimantan. "Kita malu sebagai bangsa tidak bisa membereskan ini dengan segera," tambahnya.
Penggugat Siapkan Audiensi ke DPR
Para penggugat yang mempertanyakan syarat pendidikan Gibran berencana untuk melakukan audiensi dengan lembaga legislatif setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan mereka. Denny Indrayana, salah satu penggugat, menyatakan bahwa mereka sedang menyusun surat untuk meminta waktu kepada DPR dan MPR.
"Kami tetap akan melakukan gerakan-gerakan audiensi. Kami sedang menyusun surat-surat meminta waktu kepada fraksi DPR, MPR, bahkan juga kami sudah punya komunikasi dengan pimpinan DPD," jelas Denny kepada wartawan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (9/10).
Denny juga menekankan pentingnya pemakzulan Gibran dan berencana mengunjungi partai-partai politik terkait. "Ingat, pemakzulan itu ada di DPR, MK, kembali ke DPR sebelum ke MPR, dan MPR itu selain unsur DPR ada unsur DPD," katanya.
Dia juga menunjukkan ketertarikan terhadap sikap PDI Perjuangan, partai yang pernah diikuti oleh Gibran dan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Denny ingin mengetahui respons Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait situasi ini.
Kuasa hukum Denny, Refly Harun, menegaskan bahwa DPR adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemakzulan. "Yang harus kita ketuk adalah pintu Dewan Perwakilan Rakyat, karena merekalah yang kemudian memiliki hak atau kewenangan konstitusional untuk mengusulkan inisiasi pemakzulan," jelas Refly.
Refly menambahkan bahwa pihaknya akan terus berupaya agar proses pemakzulan dapat terlaksana dan berharap adanya perhatian dari Istana. "Sekarang tinggal kita bagaimana mendorong ini dan akhirnya kemudian bisa gol," ujarnya.