Jakarta - Menteri Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, yang akrab disapa Tata, menyatakan bahwa saat ini pemerintah Indonesia tengah melakukan penyelidikan terkait pelaku di balik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengungkapkan bahwa sejumlah korporasi telah terbukti bersalah dalam kasus ini.
"Indonesia juga tengah melakukan penyelidikan nasional yang terkoordinasi dan tegas. Ratusan individu dan lebih dari 50 korporasi telah dan sedang diselidiki serta diproses hukum, bahkan beberapa di antaranya telah dinyatakan bersalah berdasarkan hukum Indonesia," jelas Tata dalam pernyataannya setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta Pusat, pada Selasa (27/10/2026).
Komitmen Presiden untuk Mengungkap Pelaku
Tata menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengungkap para pelaku agar dapat dihukum. Ia menyebutkan bahwa Prabowo ingin agar semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakan mereka.
"Instruksi Presiden Prabowo sangat jelas: kita akan menggunakan seluruh kekuatan hukum untuk memastikan pihak-pihak yang mengeruk keuntungan dari kebakaran harus mempertanggung jawabkannya," ungkapnya.
Kerja Sama dengan Singapura dan Penelusuran Aliran Dana
Tata menegaskan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Singapura untuk memastikan pelaku diadili. Pemerintah juga akan menelusuri aliran dana yang terlibat di antara para pelaku.
"Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan Singapura dan pihak lainnya demi membawa mereka yang bertanggung jawab ke meja hijau," tambahnya. "Asap dapat melintasi batas negara, begitu pula aliran dana. Oleh karena itu, kita harus menelusuri jejak keuangan (money trail) yang ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan ini. Singapura telah menawarkan untuk berbagi data mengenai perusahaan yang terkait dengan kebakaran, yang kami sambut baik sebagai peluang berharga," tegasnya.
Untuk mendukung upaya ini, Indonesia dan Singapura sepakat untuk membentuk satuan tugas bersama yang bertujuan untuk memburu perusahaan atau korporasi yang terlibat. Kedua negara akan saling bertukar informasi untuk mengungkap kasus ini.
"Dalam konteks ini, kami membahas pembentukan satuan tugas bersama (joint task force) untuk memperkuat tanggung jawab korporasi," ucapnya. "Satgas ini akan menghubungkan pertukaran informasi, intelijen keuangan, dan pengumpulan bukti lintas batas, serta - jika memungkinkan - pemulihan aset (asset recovery). Tidak boleh ada batas wilayah yang melindungi mereka yang meraup keuntungan dari membakar hutan kita," imbuhnya.