Pemerintah Indonesia akan mendirikan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi (BUK Migas) yang nantinya akan berada di bawah tanggung jawab Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (17/9/2026).
Bahlil menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang mencari cara untuk memperkuat regulasi yang mendasari BUK Migas, terutama dalam aspek perizinan. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan proses perizinan lintas sektor tidak akan menghambat peningkatan produksi minyak dan gas nasional. "Kita tidak pengin perizinan yang lintas sektor itu menjadi penghambat terhadap peningkatan lifting kita," ungkapnya.
Rancangan Undang-Undang Migas
Rencana pembentukan BUK Migas ini sedang dibahas dalam draf Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang akan diajukan sebagai usul inisiatif oleh DPR. Dalam draf RUU yang diterima, terdapat ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat akan mendelegasikan pengusahaan kegiatan usaha hulu migas kepada BUK Migas.
Isi Pasal RUU
Pasal 4 menyatakan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang tidak terbarukan adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. Penguasaan tersebut dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi, yang terdiri dari kegiatan usaha hulu dan hilir.
Selanjutnya, Pasal 5 menjelaskan bahwa kegiatan usaha hulu akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi, dan pemerintah akan mendelegasikan pengusahaan kegiatan usaha hulu kepada BUK Migas. BUK Migas akan bertanggung jawab kepada Presiden dan melakukan seluruh pengusahaan kegiatan usaha hulu. Jika pengusahaan tidak dapat dilaksanakan, BUK Migas dapat menawarkan kerja sama atas wilayah kerja kepada badan usaha atau bentuk usaha tetap lainnya.