Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan untuk tidak ada lagi kematian akibat dengue pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Kementerian Kesehatan sedang menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Pengendalian Dengue periode 2026-2029.
Menurut Benjamin, pengendalian dengue harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi pencegahan, penguatan surveilans, deteksi dini, serta tata laksana klinis. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai kementerian, lembaga, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam upaya ini. "Pemerintah berkomitmen penuh mencapai Zero Dengue Deaths 2030 melalui penguatan upaya pengendalian dengue yang terintegrasi dan berkelanjutan. Upaya pencegahan dengue harus dipandang sebagai investasi bagi kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa, bukan sekadar biaya yang harus ditanggung," ujarnya dalam keterangan yang disampaikan oleh KOBAR Lawan Dengue.
Rencana Aksi Nasional untuk Pengendalian Dengue
Benjamin menjelaskan bahwa RAN Pengendalian Dengue 2026-2029 akan menjadi panduan untuk memperkuat surveilans, pencegahan, deteksi dini, serta tata laksana klinis dengue, bersama dengan kolaborasi lintas kementerian dan sektor. Masalah dengue masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang serius dan memerlukan perhatian lebih. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa tahun 2024 diperkirakan akan menjadi tahun dengan jumlah kasus dengue tertinggi secara global.
Indonesia, sebagai negara tropis dengan kondisi hiperendemis, berisiko tinggi terhadap penularan dengue sepanjang tahun. Dampak dari masalah dengue tidak hanya terlihat dari jumlah kasus dan kematian, tetapi juga berpengaruh pada sistem kesehatan dan ekonomi keluarga. Sebuah studi dari Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) Universitas Gadjah Mada memperkirakan bahwa beban ekonomi akibat dengue di Indonesia mencapai sekitar US$550,9 juta atau hampir Rp9 triliun pada tahun 2024.
Dampak Ekonomi dan Keluarga
Studi tersebut juga memprediksi lebih dari dua juta kunjungan rawat inap akibat dengue. Bagi pasien yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), biaya medis langsung diperkirakan mencapai sekitar Rp3 triliun. Namun, perlindungan dari JKN tidak sepenuhnya menghilangkan beban biaya yang ditanggung oleh keluarga, yang masih harus menanggung biaya tambahan seperti transportasi, konsumsi, akomodasi pendamping, serta kehilangan pendapatan selama perawatan.
Diah Ayu Puspandari, peneliti senior UGM, menyatakan bahwa beban ekonomi tersebut menunjukkan dampak luas dari dengue yang melampaui biaya pengobatan. "Temuan kami menegaskan bahwa dengue menimbulkan beban ekonomi nasional yang besar, menyentuh sistem pembiayaan kesehatan sekaligus keuangan keluarga Indonesia. Yang penting dicermati, JKN belum menghapus beban ekonomi di tingkat rumah tangga," ungkapnya.
Diah menambahkan bahwa pasien yang terdaftar dalam JKN masih harus mengeluarkan biaya mandiri rata-rata antara Rp1,09 juta hingga Rp1,33 juta per episode, sedangkan bagi pasien tanpa asuransi, pengeluaran diperkirakan bisa mencapai Rp4,27 juta hingga Rp5,60 juta per episode. Kondisi ini dapat memberikan tekanan lebih besar kepada keluarga berpenghasilan rendah, sehingga pencegahan dengue dianggap penting untuk menekan angka kesakitan dan mengurangi tekanan ekonomi yang muncul akibat infeksi.
Ketua KOBAR Lawan Dengue, Suir Syam, menyatakan bahwa dengue dapat dikendalikan jika semua pihak berkolaborasi dalam upaya pencegahan. "Dengue masih menjadi persoalan kesehatan yang serius karena setiap tahun masih merenggut nyawa, tetapi ini bukan penyakit yang tidak dapat dikendalikan," jelasnya.
Suir mengajak pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, dunia usaha, media, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat untuk memperkuat upaya pencegahan dengue. Ia menekankan bahwa pengendalian tidak cukup dilakukan hanya ketika seseorang sudah terinfeksi. "Melalui momentum ASEAN Dengue Day 2026, kami mengajak semua pihak untuk membangun gerakan nasional melawan dengue melalui pencegahan, deteksi dini, pengendalian vektor, inovasi kesehatan, dan edukasi yang berkelanjutan," tambahnya.
Beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk memutus rantai penularan dengue antara lain melalui pemberantasan sarang nyamuk (PSN) 3M Plus, yang meliputi menguras dan membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Selain itu, pengendalian vektor juga dapat diperkuat dengan inovasi seperti teknologi Wolbachia. Penguatan surveilans, sistem peringatan dini, deteksi kasus, serta tata laksana pasien juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko dengue.
Vaksinasi dengue juga dapat menjadi instrumen tambahan dalam strategi pencegahan. Studi analisis efektivitas biaya dari Center for Child Health (CCHPRO) Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa vaksinasi dengue pada anak usia sekolah berpotensi menjadi intervensi yang hemat biaya. Studi tersebut memproyeksikan bahwa program vaksinasi dapat mencegah sekitar 1,1-1,3 juta tahun hidup sehat yang hilang akibat dengue selama periode 20 tahun.
Suir menekankan bahwa berbagai inovasi tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari pendekatan pencegahan yang lebih luas. "Kabar baiknya, upaya pencegahan dengue kini semakin kuat. Selain edukasi, deteksi dini, dan pengendalian vektor, Indonesia juga memiliki berbagai inovasi kesehatan, termasuk Wolbachia dan vaksinasi dengue, yang dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi pencegahan yang lebih luas," tuturnya.
Menurut Suir, hasil studi mengenai beban ekonomi dan efektivitas biaya pencegahan menunjukkan pentingnya mengubah cara pandang terhadap dengue. Pencegahan tidak hanya berkaitan dengan menghindari penyakit, tetapi juga dapat mengurangi tekanan terhadap keluarga dan sistem kesehatan. "Ini saatnya kita melihat pencegahan sebagai investasi, bukan sekadar biaya," pungkasnya.