Jakarta - Dalam upaya memperkuat pasokan pangan dan mengantisipasi dampak dari kemarau panjang serta periode paceklik, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis. Selain mempercepat penyaluran Bantuan Pangan, pemerintah juga meningkatkan alokasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras medium dan jagung pakan.
Pemerintah menambah alokasi SPHP untuk beras medium sebanyak 1 juta ton yang akan berlangsung hingga Maret 2027. Selain itu, disiapkan juga alokasi SPHP jagung pakan sebanyak 150 ribu ton yang akan tersedia hingga Desember 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan pangan serta mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga yang disebabkan oleh tekanan pada produksi dan distribusi.
Pentingnya Ketersediaan Pangan dan Daya Beli Masyarakat
"Yang kita jaga bukan hanya ketersediaan beras, tetapi juga daya beli masyarakat. Karena itu, bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harus berjalan bersama," ungkap Zulhas dalam keterangannya pada Sabtu (12/9/2026). Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau penyaluran Bantuan Pangan di Desa Pisang, Kabupaten Lampung Selatan, pada Jumat (11/9). Dalam penyaluran bantuan tersebut, Direktur Utama BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, juga turut hadir.
Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan
Untuk mengantisipasi tekanan pada pasokan pangan akibat kemarau panjang dan memasuki periode paceklik, pemerintah juga mempercepat penyaluran Bantuan Pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Di Provinsi Lampung, sebanyak 1.242.582 penerima bantuan pangan (PBP) menjadi sasaran program untuk periode Juli-September 2026, dengan realisasi penyaluran saat ini mencapai 28,85 persen. Di Kabupaten Lampung Selatan, terdapat 182.398 PBP dengan realisasi penyaluran sebesar 19,37 persen.
Khusus di Desa Pisang, bantuan diberikan kepada 233 penerima dengan total 6,9 ton beras, yang setara dengan 30 kilogram beras per penerima untuk periode Juli-September 2026. Pemerintah mendorong percepatan distribusi agar seluruh Bantuan Pangan periode September dapat segera diterima masyarakat secara optimal dan tepat sasaran, terutama bagi keluarga dalam kelompok desil 1-4.
"Pemerintah tidak ingin masyarakat menghadapi kemarau dan paceklik sendirian. Bantuan pangan harus segera sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Zulhas.
Keberlanjutan Bantuan Pangan Hingga Akhir Tahun
Pemerintah juga memastikan bahwa Bantuan Pangan akan dilanjutkan untuk periode Oktober-Desember 2026 sesuai dengan arahan Presiden. Keberlanjutan program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga perlindungan sosial dan ketahanan pangan masyarakat di tengah dinamika ekonomi serta kondisi produksi pangan yang tidak menentu.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, BULOG, serta semua pemangku kepentingan agar program stabilisasi pangan dapat berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.