Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menginformasikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa kondisi konektivitas di Pulau Flores perlahan-lahan kembali normal setelah terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Posko Penanganan Bencana Alam di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.
Dody menjelaskan bahwa pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama Kementerian Pekerjaan Umum sejak hari pertama pascagempa. Semua jalan nasional yang terdampak longsoran telah dibuka kembali, sementara jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan ditangani dengan cepat agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga. "Kami memang fokus utamanya adalah (pemulihan) jalan. Jadi mulai hari pertama itu, sesuai dengan bimbingan Kepala BNPB kami buka semua jalan nasional," ungkap Dody dalam keterangan tertulis.
Penanganan Akses dan Jembatan
Menurut Dody, sebagian besar gangguan akses disebabkan oleh longsoran material akibat guncangan gempa. Mengingat aktivitas gempa masih berlangsung, Kementerian PU juga menyiagakan alat berat di beberapa titik yang telah diidentifikasi sebagai kawasan rawan longsor. Hal ini dilakukan agar penanganan bisa segera dilakukan jika terjadi longsoran susulan.
Selain itu, Kementerian PU juga menangani jembatan yang terdampak di Kabupaten Manggarai, termasuk Jembatan Wae Pesi yang merupakan jalur penting penghubung Pelabuhan Reo dengan beberapa wilayah di Manggarai dan berfungsi sebagai lintasan distribusi bahan bakar minyak. "Kita sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB dan Menko Pak Pratikno, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM lewat sini. Kemudian kita kerja siang-malam. Hari kedua, alhamdulillah, jembatan sudah bisa fungsional," jelas Dody.
Jembatan Wae Pesi kini dapat dilalui secara terbatas dengan sistem satu arah. Kementerian PU juga telah melakukan pengujian menggunakan truk BBM dengan muatan hingga 20 ton dan jembatan dinyatakan masih aman untuk dilalui.
Perhatian Khusus untuk Pulau Palue
Kementerian PU juga menangani gangguan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah yang terdampak. Sebagian sumber air mengalami penurunan akibat longsoran yang mempengaruhi kondisi sungai. Verifikasi dan perbaikan dilakukan secara bertahap, sementara kebutuhan mendesak masyarakat dipenuhi melalui pengiriman hidran umum, mobil tangki air, dan toilet portabel.
Dody menambahkan bahwa Pulau Palue mendapatkan perhatian khusus karena kondisi infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih terbatas. "Jadi jalan waktu itu masih tertutup, hari ke dua itu kami langsung kirimkan dua alat berat. Tapi memang karena transportasi kapal Feri masih sangat terbatas, jadi kita kirimnya sampai dua hari. Dari 10 longsoran, Alhamdulillah, sudah kita buka semua," tambah Dody.
Dalam tinjauannya di Palue, Dody menemukan beberapa ruas jalan yang sudah lama tidak mendapatkan perawatan. Selain itu, masalah kebutuhan air bersih menjadi hal mendasar karena keterbatasan sumber air di pulau tersebut. Beberapa bak penampungan air hujan juga mengalami kebocoran akibat gempa dan akan segera diperbaiki agar dapat dimanfaatkan kembali saat musim hujan.
Untuk solusi jangka panjang, Kementerian PU berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjajaki teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar. Di samping itu, perawatan jalan di Pulau Palue juga akan dilakukan. "Jadi Palue ini, di samping jalan yang memang sudah lama tidak dipreservasi, kita akan preservasi juga. Kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di mana pun masyarakat kita, tidak boleh satu pun kita tinggalkan," tegas Dody.