BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:17 WIB
Berita Terkini Selasa, 13 Okt 2026 18:51 WIB

Pengakuan Bos Travel Soal Fee Percepatan Haji 34 Jemaah Mencapai 102.000 Dollar AS

13 Okt 2026, 18:51 WIB 87x dibaca 3 menit baca nasional.kompas.com nasional.kompas.com
S
Shinta Islamadina 87x dibaca · 3 menit baca
Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )
Sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Selasa (13/10/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )

Direktur Pengembangan Bisnis PT Nur Rima Al Waali, Muhammad Atsiir Abdul Aziz, mengonfirmasi bahwa terdapat fee percepatan haji sebesar 102.000 dollar AS untuk 34 jemaah yang telah mendapatkan nomor porsi dan dijadwalkan berangkat pada tahun 2024. Penjelasan ini disampaikan saat sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023–2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Awalnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengonfirmasi jumlah jemaah yang termasuk dalam kategori T0, yaitu jemaah yang telah mendapatkan nomor porsi dan berangkat pada tahun yang sama, yang berjumlah 34 orang. Atsiir kemudian mengonfirmasi hal tersebut. Jaksa bertanya mengenai besaran fee yang dikenakan kepada setiap jemaah, dan Atsiir menjawab, "Nilainya 3.000 dollar AS per paket." Jaksa menindaklanjuti dengan pertanyaan, "Totalnya 102.000 dollar AS?" dan Atsiir mengiyakan.

Penggunaan Kuota Petugas Haji

Dalam persidangan yang sama, jaksa juga menyelidiki penggunaan kuota petugas haji oleh NRA Group untuk tahun 2024. Atsiir mengakui bahwa ada satu orang yang diberangkatkan menggunakan kuota petugas, namun ia menegaskan bahwa orang tersebut bukanlah petugas haji yang sebenarnya. "Satu paket, Pak," jelas Atsiir ketika ditanya tentang jumlah jemaah yang menggunakan kuota tersebut. Jaksa kemudian memastikan apakah orang itu benar-benar petugas atau hanya tampak seperti petugas. Atsiir menjawab, "Seolah-olah petugas, Pak."

Atsiir menjelaskan bahwa jemaah tersebut awalnya termasuk dalam kelompok 35 jemaah T0. Namun setelah ditelusuri, orang tersebut sudah berangkat haji pada tahun 2018. "Setelah saya cek tahun 2018 sudah berangkat, akhirnya dia kita pakaikan di kuota petugas begitu," ungkap Atsiir. Jaksa kemudian menanyakan apakah jemaah tersebut diselipkan dalam penggunaan kuota petugas, dan Atsiir menjawab, "Diselipkan betul, Pak."

Dakwaan Terhadap Empat Terdakwa

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa empat orang, termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham, dan Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudhah Eksati Utama, Asrul Azis Taba. KPK menuduh bahwa pengelolaan kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 menyebabkan kerugian negara minimal sebesar Rp 622,09 miliar.

Kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI yang menghitung kerugian negara terkait kuota haji Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2023-2024. Kerugian negara terdiri dari selisih penerimaan dan pengeluaran PIHK dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 sebesar Rp 438,2 miliar, penerimaan PIHK dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024 sebesar Rp 39,95 miliar, serta fee percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024 sebesar Rp 143,92 miliar. Para terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.