Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, berkomitmen untuk mengawasi pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, termasuk mempercepat proses penyalurannya kepada pemerintah daerah (Pemda) di Papua. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta memberikan asistensi kepada Pemda agar memenuhi syarat untuk penyaluran Dana Otsus.
Pernyataan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus di Wilayah Papua secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Kamis, 8 Oktober. "Kita sama-sama berkomitmen agar supaya Dana Otonomi Khusus ini benar-benar dirasakan manfaatnya atau impact-nya bisa dirasakan oleh masyarakat kita di Tanah Papua," ungkapnya.
Pentingnya Penyaluran Dana Otsus
Ribka menjelaskan bahwa percepatan penggunaan Dana Otsus Tahun 2026 juga sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian. Selain itu, Pemda di Papua diharapkan segera mengalokasikan dan menggunakan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Tahun 2026. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama karena Dana Otsus tidak terpengaruh oleh efisiensi anggaran.
Penyaluran Dana Otsus dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, dana sebesar 30% dari total anggaran telah disalurkan sesuai target. Saat ini, penyaluran telah memasuki tahap kedua dengan target 45%. Meskipun sebagian besar daerah telah menerima Dana Otsus tahap kedua, masih ada beberapa daerah yang belum mendapatkannya, sehingga diperlukan asistensi untuk mempercepat proses penyaluran. "Kita lihat memang terjadi banyak perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola Dana Otonomi Khusus ini," jelas Ribka.
Evaluasi dan Asistensi Berkelanjutan
Ribka menambahkan bahwa Kemendagri terus melakukan evaluasi dan memberikan asistensi terkait penyaluran Dana Otsus Papua. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Kemendagri berupaya membantu daerah yang mengalami kendala dalam penyaluran. Kemendagri juga terbuka untuk memberikan bantuan kepada daerah yang masih menghadapi masalah, termasuk dalam memenuhi syarat penyaluran.
Di sisi lain, Ribka memberikan apresiasi kepada Pemda di Papua yang telah memenuhi berbagai persyaratan untuk penyaluran Dana Otsus maupun DTI. Dalam rapat tersebut, ia juga mencatat sejumlah kendala yang dihadapi Pemda untuk dirumuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta jajaran Pemda di wilayah Papua, baik secara daring maupun luring.