BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:05 WIB
Berita Terkini Kamis, 22 Okt 2026 13:25 WIB

Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional Dua Tahun Kabinet Merah Putih

22 Okt 2026, 13:25 WIB 81x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
Z
Zahra Asma Nabila 81x dibaca · 2 menit baca
Foto: KemenPAN-RB
Foto: KemenPAN-RB

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengumumkan adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional dari angka 71,92 pada tahun 2024 menjadi 73,37 pada tahun 2025. Kenaikan ini merupakan hasil dari upaya penguatan reformasi birokrasi tematik yang dilakukan selama dua tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih.

Fokus Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi birokrasi tematik ini diterapkan di 418 instansi pemerintah dengan menitikberatkan pada enam sektor utama, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, ketahanan pangan, layanan kesehatan, serta pendidikan. Berdasarkan data, pada tahun 2025, rata-rata tingkat kemiskinan di daerah yang menerapkan reformasi birokrasi tematik tercatat sebesar 6,01%, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 8,25%.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir, sebanyak 1.132 unit layanan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

"Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan agar semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik," demikian pernyataan resmi dari Kementerian PAN-RB pada Kamis (22/10/2026).

Dari segi kelembagaan, Kementerian PAN-RB telah menerbitkan 69 Peraturan Presiden mengenai organisasi Kabinet Merah Putih dalam kurun waktu kurang dari 100 hari setelah kabinet terbentuk. Penataan organisasi ini dilanjutkan dengan konsolidasi, penyederhanaan struktur, serta pengurangan tumpang tindih fungsi antarinstansi.

Kementerian PANRB juga telah menyusun tujuh proses bisnis tematik untuk mendukung program prioritas presiden. Fokus utama dari program ini meliputi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi melalui ekspor-impor, ketahanan pangan, hilirisasi sektor mineral dan batu bara, peningkatan akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi nasional, serta investasi di kawasan ekonomi khusus.

Di sisi lain, reformasi birokrasi juga dilakukan melalui kebijakan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong modernisasi kinerja dengan memanfaatkan teknologi, sambil tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

"Reformasi birokrasi juga menyasar pola kerja ASN melalui kebijakan fleksibilitas bekerja. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong modernisasi kinerja dengan pemanfaatan teknologi," tutup keterangan resmi KemenPAN-RB.