BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Berita Terkini Rabu, 04 Nov 2026 17:39 WIB

Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Terbongkar: Istana Ungkap Kekhawatiran Prabowo Hingga Penetapan Tersangka

04 Nov 2026, 17:39 WIB 79x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 79x dibaca · 3 menit baca
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Sekretariat Kabinet)
Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (Sekretariat Kabinet)

JAKARTA – Pihak Istana Kepresidenan akhirnya angkat suara menanggapi isu serius terkait dugaan penyadapan ilegal yang menyasar gawai pribadi Presiden Prabowo Subianto. Perbuatan tidak bertanggung jawab yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi kepolisian ini memicu keprihatinan mendalam di tingkat pimpinan tertinggi negara.

Respon Istana dan Keprihatinan Presiden Prabowo

Sikap resmi pemerintah atas insiden pengawasan tanpa izin ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (4/11/2026). Prasetyo mengutarakan bahwa Presiden Prabowo merasa sangat prihatin lantaran tindakan tersebut dilakukan oleh institusi di bawah naungan pemerintah dan menyentuh ranah komunikasi seorang kepala negara.

"Beliau sangat, sangat prihatin, gitu. Seorang Kepala Negara saja ada apa namanya, institusi yang itu berada di bawah Presiden kemudian melakukan upaya sedemikian, tentunya itu kan sangat memprihatinkan dan sekali lagi sangat mengkhawatirkan untuk kepentingan kita semuanya," jelas Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Arahan Penegakan Hukum dan Pengusutan Motif

Perkembangan perkara ini pertama kali diketahui Presiden setelah mendapat laporan langsung dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Menanggapi temuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh jalannya penegakan hukum tanpa intervensi.

"Jadi dari proses di Kepolisian, kemudian Bapak Kapolri melapor kepada Bapak Presiden dan sebagaimana biasanya sebagai Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan, segala sesuatu yang berkenaan dengan proses hukum, Bapak Presiden tentu apa, memberikan dukungan dan memberikan arahan kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan proses sebagaimana yang seharusnya," jelasnya.

Hingga saat ini, latar belakang maupun tujuan utama di balik aksi intersepsi ilegal tersebut masih dalam tahap penganalisisan oleh pihak berwajib. Masyarakat diimbau sabar menanti hasil penyelidikan menyeluruh dari pihak kepolisian.

"Ini tentunya dari apa namanya, niatan kan sudah kita juga, membuat kita juga bertanya-tanya tadi sebagaimana yang teman-teman media tanyakan, ini tujuannya untuk apa. Tapi secara lengkap dan detail, itu kita tunggu dari proses penyidikan," pungkas Prasetyo.

Pengungkapan Kasus dan Barang Bukti Penyidikan Bareskrim

Sebelum keterangan dari Istana mengemuka, Bareskrim Polri telah secara resmi menetapkan tiga anggota Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Eko Hadi (EH). Selain itu, tim penyidik juga memeriksa seorang saksi berinisial SU.

Kasus ini terendus diawali adanya instruksi penghapusan berkas rekaman penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Temuan itu lantas ditindaklanjuti lewat laporan resmi kepolisian pada 30 Oktober 2026, yang berlanjut pada pemeriksaan 10 orang saksi serta 3 saksi ahli.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengonfirmasi penyitaan sejumlah perangkat elektronik sebagai barang bukti penyidikan.

"Dari hasil penindakan di lapangan, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik berupa 11 unit handphone, iPad, serta 4 unit flashdisk yang diduga kuat digunakan untuk menyimpan dokumen hasil intersepsi," kata Asep.

Penyidikan Bareskrim mengungkap bahwa praktik penyadapan ilegal ini berjangkauan luas, tidak terbatas pada nomor Presiden Prabowo dan pejabat publik semata, melainkan juga menyasar figur politik, jurnalis, LSM, ormas, hingga kalangan pengusaha nasional.