Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menginformasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Perpres ini menjadi landasan untuk mempercepat operasional KDKMP.
Informasi tersebut disampaikan Dudung setelah mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Direktur Agrinas Pangan Joao Angelo De Sousa Mota, dan beberapa pemangku kepentingan lainnya di kantornya pada hari Rabu, 23 September 2026. "Perpres ini juga menjadi dasar bagi kita semua untuk mempercepat penyiapan dan pengoperasian KDKMP secara tertib dan terkoordinasi," ujar Dudung.
Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat
Dudung menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan setiap gerai KDKMP yang beroperasi dapat memperoleh pasokan barang secara berkelanjutan. Beberapa komoditas yang akan disediakan antara lain beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, MinyaKita, serta kebutuhan pokok lainnya. "Dan ini masyarakat harus dapat memperolehnya dengan mudah, dengan harga sesuai dengan ketentuan, dan stok yang selalu ada, khusus barang yang bersubsidi. Dan nanti penyalurannya harus tepat sasaran," jelasnya.
Persiapan Sebelum Operasional Penuh
Meski demikian, Dudung menyatakan bahwa masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum KDKMP dapat beroperasi sepenuhnya. Hal ini mencakup status KDKMP sebagai titik penyalur, alokasi dan kesinambungan pasokan, modal kerja, logistik, pergudangan, serta sistem transaksi dan pengawasan. "Semua ini merupakan satu rangkaian yang harus disiapkan secara terpadu," tambahnya.
Setelah penerbitan Perpres, pemerintah akan melanjutkan proses melalui perjanjian kerja sama (PKS). Rapat lanjutan direncanakan untuk memastikan bahwa PKS antar pihak dapat berjalan dengan baik sebelum peluncuran. "Semua pihak saya lihat tadi sudah siap, baik harga maupun sistem pendistribusian," ungkap Dudung.
Dia juga menginformasikan bahwa surat keputusan (SK) untuk manajer koperasi telah diterbitkan, dan sistem penggajian dari Kementerian Keuangan juga sudah tersedia. "Karena itu saya meminta Kementerian Koperasi bersama Agrinas memastikan KDKMP yang sudah siap diaktifkan untuk segera beroperasi," tutup Dudung.
Dalam kesempatan tersebut, Dudung meminta kepada Bulog, Pertamina, Patra Niaga, Pupuk Indonesia, ID FOOD, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan alokasi pasokan, mekanisme pemesanan dan pembayaran, pengiriman, serta keberlanjutan stok. "Dan saya juga berharap bahwa Simkopdes ini menjadi sistem pemantauan distribusi yang terpadu melalui sistem ini pemerintah dapat memantau barang masuk, stok, harga, transaksi, penerimaan hingga barang keluar. Saya rasa itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan," pungkasnya.