BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:24 WIB
Berita Terkini Jumat, 09 Okt 2026 09:10 WIB

Peringatan Menko Yusril Soal AI: Sistem Canggih Bukan Subjek Hukum, Tanggung Jawab Tetap di Tangan Manusia

09 Okt 2026, 09:10 WIB 578x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 578x dibaca · 3 menit baca
Menko Yusril di acara 'The 6th International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR) 2026' di Tower Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (8/10). (merdeka.com/arie sunaryo).
Menko Yusril di acara 'The 6th International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR) 2026' di Tower Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (8/10). (merdeka.com/arie sunaryo).

Pemerintah mengingatkan secara tegas bahaya penyerahan wewenang pengambilan keputusan publik secara mutlak kepada teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Meskipun sistem digital tersebut memiliki tingkat akurasi tinggi, akuntabilitas serta konsekuensi hukum atas setiap dampak keluaran teknologi pada dasarnya tidak pernah bisa dialihkan kepada mesin.

Bahaya Penyerahan Keputusan Publik pada Mesin

Pesan krusial mengenai batas penggunaan kecerdasan buatan tersebut disampaikan sewaktu menghadiri perhelatan 'The 6th International Conference for Democracy and National Resilience (ICDNR) 2026' yang digelar di Tower Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (8/10).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, tampil sebagai pembicara kunci dan menggarisbawahi pentingnya mempertahankan peran kontrol manusia di era transformasi digital.

Yusril menguraikan bahwa hakikat pengaturan teknologi AI bukan semata-mata menilai kebenaran perangkat lunak, melainkan menyangkut pengelolaan wewenang. Pihaknya mengkhawatirkan munculnya situasi di mana dokumen resmi ditandatangani oleh pejabat, namun pertimbangan substantif di baliknya telah diserahkan penuh kepada perangkat tanpa pertanggungjawaban publik.

"Di balik setiap algoritma ada manusia yang bertanggung jawab," tegas Yusril.

Eksistensi mesin menurutnya harus ditaruh pada posisi pendukung, bukan sebagai pihak yang menanggung beban hukum.

"AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek yang memikul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab harus tetap dapat ditelusuri kepada manusia atau badan hukum yang merancang, menyediakan, dan menggunakan keluaran sistem AI," jelasnya.

Potensi Risiko Sektor Pelayanan Publik dan Kebebasan Berpendapat

Penggunaan sistem kecerdasan buatan saat ini telah menjangkau berbagai ranah vital, mulai dari sektor keuangan, imigrasi, pelayanan masyarakat, hingga instansi penegakan hukum. Tanpa pengawasan ketat dan regulasi yang jelas, pemanfaatan AI rawan memicu diskriminasi, kebocoran data pribadi, serta ancaman disinformasi dan konten buatan yang berpotensi memanipulasi iklim demokrasi.

Di lain sisi, Yusril mengingatkan agar langkah penanganan manipulasi digital tidak digunakan sebagai dalih untuk meredam kebebasan berekspresi dan penyampaian aspirasi warga negara.

"Demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat, tetapi masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk mengetahui sumber informasi," ujar Yusril.

Landasan Pancasila dan Tata Kelola AI Berbasis Risiko

Pemerintah berpandangan bahwa Indonesia tidak perlu mengadopsi secara mentah-mentah kerangka regulasi teknologi dari negara lain. Indonesia memiliki pijakan ideologi Pancasila yang wajib dijadikan landasan agar pemanfaatan teknologi senantiasa menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

"Teknologi harus tetap menghormati martabat manusia, menjamin akses yang adil, menempatkan tanggung jawab kepada manusia, melindungi data, dan menyediakan jalan koreksi," kata dia.

Sebagai acuan operasional, Yusril menyarankan klasifikasi penggunaan AI berdasarkan tingkatan risikonya. Sebelum diterapkan secara luas dalam kebijakan yang bersinggungan langsung dengan hak-hak warga negara, setiap sistem AI dianjurkan menjalani evaluasi dampak terhadap hak asasi manusia secara mendalam.