Jakarta - Komisi IX DPR dan pemerintah telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan RUU mengenai Pelindungan Ketenagakerjaan ke tahap paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di ruang Komisi IX DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene serta Wakil Ketua Komisi IX lainnya, termasuk Putih Sari, Yahya Zaini, Charles Honoris, dan Nihayatul Wafiroh. Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, serta Wakil Menteri Perindustrian Faisol Reza.
Pentingnya RUU Ketenagakerjaan
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, Putih Sari, menyampaikan beberapa poin penting terkait perubahan RUU yang telah dibahas secara mendalam oleh Komisi IX DPR. Ia menekankan pentingnya perubahan ini untuk mengatasi kondisi regulasi ketenagakerjaan yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah beberapa kali mengalami amandemen.
“Pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru juga dilatarbelakangi oleh kondisi regulasi ketenagakerjaan yang saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan sehingga diperlukan konsolidasi dan harmonisasi pengaturan dalam satu undang-undang yang lebih mudah dipahami dan memberikan kepastian bagi pekerja, pemberi kerja, pengusaha, dan pemerintah,” ungkap Putih Sari dalam rapat.
Fokus RUU dan Rincian Bab
Putih Sari menambahkan bahwa RUU ini berfokus pada kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, serta untuk mengantisipasi perubahan di dunia kerja dan transformasi digital. “Dalam rangka memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, mendorong penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, mewujudkan sistem pengupahan yang adil dan layak,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan, serta mengantisipasi perubahan dunia kerja dan transformasi digital. RUU ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal, yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan.
Pihak pemerintah, melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, memberikan apresiasi terhadap pembahasan yang dilakukan oleh Komisi IX DPR dan menyatakan dukungan untuk membawa RUU tersebut ke tingkat paripurna. “Apakah Komisi IX DPR dan pemerintah dapat menyetujui RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dibawa ke pembicaraan tingkat II?” tanya Dasco, yang disambut persetujuan dari anggota Dewan yang hadir dalam rapat.
Berikut adalah rincian 23 bab dalam RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Landasan, Asas, dan Tujuan, Bab III: Kesempatan dan Perlakuan yang Sama, Bab IV: Perencanaan Tenaga Kerja dan Informasi Ketenagakerjaan, Bab V: Peningkatan Produktivitas, Bab VI: Pelatihan Kerja dan Pemagangan, Bab VII: Penempatan Tenaga Kerja, Bab VIII: Perluasan Kesempatan Kerja, Bab IX: Tenaga Kerja Sektor Informal, Bab X: Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Bab XI: Hubungan Kerja, Bab XII: Hubungan Pekerjaan Tertentu, Bab XIII: Pelindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan, Bab XIV: Hubungan Industrial, Bab XV: Pemutusan Hubungan Kerja, Bab XVI: Dana Cadangan Pesangon, Bab XVII: Pembinaan, Bab XVIII: Pengawasan, Bab XIX: Penyidikan, Bab XX: Ketentuan Pidana, Bab XXI: Ketentuan Lain-Lain, Bab XXII: Ketentuan Peralihan, dan Bab XXIII: Ketentuan Penutup.