BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:47 WIB
Berita Terkini Jumat, 16 Okt 2026 07:00 WIB

Perubahan Paradigma Peradilan Militer Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

16 Okt 2026, 07:00 WIB 83x dibaca 4 menit baca news.detik.com news.detik.com
B
Bagas Prakoso 83x dibaca · 4 menit baca
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
Foto: Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan Undang-Undang Peradilan Militer. Keputusan ini mengharuskan pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap kewenangan peradilan militer. Gugatan tersebut diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu dengan nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025. Lenny Damanik adalah ibu dari seorang siswa SMP berinisial MHS (15) yang meninggal akibat penganiayaan oleh Sertu Riza Pahlivi, sedangkan Eva Meliani adalah anak dari seorang wartawan yang tewas dibakar di Karo, Rico Sempurna Pasaribu.

Para pemohon menguji Pasal 9 angka 1, Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 127 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam putusannya, MK mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan. MK memerintahkan agar pembentuk undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Militer dalam waktu maksimal dua tahun.

Rincian Putusan MK

Berikut adalah rincian dari amar putusan yang dikeluarkan oleh MK: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon secara keseluruhan; 2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dilakukan perubahan dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan; 3. Menyatakan bahwa jika dalam waktu dua tahun tersebut pembentuk undang-undang tidak melakukan perubahan, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan agar putusan ini dipublikasikan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer berfokus pada kekhususan materi perkara, bukan pada status pelaku sebagai prajurit TNI. MK menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI seharusnya diadili di peradilan umum. "Dengan demikian, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit," ungkap hakim anggota, Arsul Sani.

Hakim MK Enny Nurbaningsih menambahkan bahwa tidak ada alasan hukum untuk mempertahankan proses peradilan tindak pidana umum oleh prajurit TNI di peradilan militer dalam keadaan damai, ketika peradilan umum dapat berfungsi dengan normal. Namun, Enny menyatakan bahwa MK memberikan ruang agar tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI dalam situasi perang di daerah pertempuran dapat diadili di peradilan militer. "Oleh karena itu, jika diperlukan perluasan yurisdiksi peradilan militer untuk menangani tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI dalam keadaan perang, pengaturan tersebut harus dirumuskan secara khusus dan terbatas," jelas Enny.

Integrasi Peradilan Militer ke dalam Mahkamah Agung

MK juga memberikan panduan mengenai revisi UU tersebut. MK menekankan bahwa peradilan militer selama ini belum sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. "Mahkamah secara faktual menemukan bahwa eksistensi peradilan militer saat ini belum sepenuhnya terintegrasi menjadi bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung," kata Enny.

MK menyatakan bahwa hakim peradilan militer belum sepenuhnya berada di bawah MA, dan proses rekrutmen serta administrasi pembinaan karir personel masih di bawah Panglima TNI. MK menekankan bahwa integrasi penuh peradilan militer ke dalam MA adalah langkah penting yang harus dipertimbangkan dalam perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. "Melalui putusan ini, Mahkamah menegaskan bahwa pengintegrasian tersebut perlu diakomodasi untuk mewujudkan sistem peradilan satu atap," ujar Enny.

Tanggapan TNI

Wakil Panglima TNI Jenderal Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan terhadap putusan MK tersebut. Maruli menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari keputusan MK yang meminta revisi UU Peradilan Militer. "Kita akan coba diskusikan lebih lanjut mengenai perjalanan undang-undang tersebut," ujarnya di Istana Negara, Jakarta.

Maruli juga menanggapi kritik terkait pengadilan militer yang dianggap memberikan impunitas kepada prajurit. Dia menjelaskan bahwa peradilan militer sering kali memberikan hukuman yang berat kepada prajurit TNI. "Jika kita bandingkan, banyak kasus di mana kita sudah menjatuhkan hukuman seumur hidup," tambahnya.

KSAD Jenderal Tandyo Budi Rivera menegaskan bahwa TNI AD akan mematuhi konstitusi dan menyatakan bahwa revisi undang-undang tersebut bukan hanya tanggung jawab TNI AD. "Tentara taat konstitusi, dan kami akan mengikuti apa yang ditetapkan oleh negara," ujarnya.