BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:37 WIB
Berita Terkini Rabu, 28 Okt 2026 19:57 WIB

PKS Mengonfirmasi Komunikasi dengan Hasto PDIP Terkait Ijazah Gibran

28 Okt 2026, 19:57 WIB 70x dibaca 2 menit baca news.detik.com news.detik.com
T
Taufik Pranata 70x dibaca · 2 menit baca
Foto: Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid didampingi Ketua DPW PKS Sulsel Anwar Faruq. (Foto: Istimewa)
Foto: Sekjen DPP PKS Muhammad Kholid didampingi Ketua DPW PKS Sulsel Anwar Faruq. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, mengungkapkan bahwa telah terjadi komunikasi dengan PDIP mengenai polemik ijazah yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Komunikasi tersebut dilakukan dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. "Terakhir saya sempat komunikasi dengan Sekjen PDIP Mas Hasto," ujar Kholid saat dihubungi pada Rabu (28/10/2026).

Kholid menjelaskan bahwa Hasto menyambut baik aspirasi publik yang disampaikan oleh PKS terkait isu ijazah ini. Ia menambahkan bahwa PKS akan terus menjalin komunikasi dengan pihak-pihak lainnya. "Beliau hubungi saya dan sampaikan ke saya, bahwa PDIP menyambut baik aspirasi publik terkait Ijazah gate yang disampaikan ke PKS," kata Kholid. "Nanti kita lihat dinamika respons kawan-kawan lainnya di DPR ya. Kita terus akan jalin komunikasi dengan semua pihak ya," tambahnya.

PDIP Siap Berdialog

Sebelumnya, PDIP juga telah memberikan tanggapan terhadap PKS yang berencana untuk membangun komunikasi dengan partai-partai lain mengenai polemik ijazah Gibran. PDIP menyatakan bahwa mereka membuka ruang untuk dialog mengenai isu tersebut. "Ya, kami membuka ruang untuk dialog. Karena bagaimanapun juga keputusan Mahkamah Konstitusi terang benderang mengingatkan kepada kita bahwa melalui keputusan MK Nomor 90 Tahun 2023 itu adalah upaya sengaja abuse of power," ungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta Pusat, pada Minggu (25/10).

Pelanggaran Etika dan Legitimasi Pemimpin

Hasto menegaskan bahwa polemik ini tidak hanya merupakan pelanggaran etik, tetapi juga bagian dari pelanggaran pidana yang memanfaatkan hukum kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan persyaratan minimum yang ditetapkan oleh konstitusi, yakni adanya ijazah SMA atau sederajat, Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti adanya ijazah tersebut.

Menurut Hasto, kasus ijazah Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebutkan menerima masukan dari para guru besar yang menilai bahwa kasus ini melanggar etika secara serius. "PDI Perjuangan juga mendengarkan masukan-masukan dari para guru besar yang juga sudah menyatakan sikapnya tentang pelanggaran etika yang sangat serius yang justru menjadi beban dari kepemimpinan Presiden Prabowo," jelasnya.

Hasto menambahkan bahwa pelanggaran etika dapat mengakibatkan hilangnya legitimasi seorang pemimpin di mata masyarakat. Ia menekankan bahwa etika seharusnya menjadi dasar bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan. "Sehingga ke depan kita bisa mengharapkan bahwa ketika etika dilanggar, maka delegitimasi dari pemimpin itu sudah tidak lagi dimiliki di hadapan seluruh masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi landasan bagi seluruh kebijakan, sikap dari seorang pemimpin," tutupnya.