Tim penyidik dari Subdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyelidikan terkait dugaan adanya praktik mafia tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan pada tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa penggeledahan berlangsung di tiga lokasi, termasuk di kantor BPN Kabupaten Bogor. "Penggeledahan di tiga lokasi ini berkaitan dengan penyidikan perkara dugaan mafia tanah terkait PTSL tahun 2019 di Kecamatan Bojonggede," ungkapnya kepada wartawan pada Rabu, 9 September 2026.
Rincian Penggeledahan
Penggeledahan dilakukan pada pagi hari dan selain di kantor BPN, juga dilakukan di Kecamatan Cibinong dan Bojonggede. Kasubdit Harda Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP DK Zendrato, menyatakan bahwa sejumlah barang bukti telah diamankan selama penggeledahan tersebut. Di antara barang bukti yang disita terdapat dokumen dan perangkat elektronik.
"Barang bukti yang kita amankan berupa dokumen fisik, kemudian juga ada dokumen elektronik, terus perangkat mesin tik dan komputer, dan barang bukti lainnya," jelas Zendrato secara terpisah. Ia menambahkan bahwa penggeledahan bertujuan untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan pemalsuan dalam program PTSL 2019.
Proses Penyidikan yang Berlangsung
Penyidikan kasus ini telah dimulai sejak Desember 2025 dan diduga melibatkan banyak pihak. "Perlu diketahui, penyidikan kita ini merupakan target operasi mafia tanah 2026. Ini yang terlibat adalah beberapa oknum, baik dalam oknum tim judifikasi, panitia PTSL, kemudian oknum pokmas dari tingkat kelurahan ataupun desa, maupun sampai dengan oknum dari BPN itu sendiri," kata Zendrato.
Selama proses penyelidikan, penyidik Subdit Harda telah memeriksa hampir 50 saksi. "Penyidikan kita dimulai dari Desember 2025 sampai dengan sekarang, dan sudah melakukan pemeriksaan hampir 50 orang," tambahnya.
Zendrato menjelaskan bahwa dugaan pemalsuan dokumen terjadi saat pendaftaran program PTSL di Bojonggede, di mana sertifikat yang diajukan menggunakan dokumen palsu telah dibatalkan. "Jadi untuk detailnya, yang dipalsukan adalah dalam proses pendaftarannya. Sehingga beberapa produk PTSL itu telah dibatalkan, tetapi dalam pendaftaran dan prosesnya, dalam verifikasi ataupun judifikasi pendaftaran PTSL, itu ada dokumen yang dipalsukan," jelasnya.
Dugaan pidana tersebut terjadi di Kecamatan Bojonggede, di mana pada tahun 2019, sebanyak 10 ribu sertifikat tanah telah diterbitkan dalam program PTSL. "Jadi untuk diketahui, untuk locus delicti-nya kita fokus pada Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Itu di program PTSL 2019 ada 10 ribu sertifikat PTSL, tetapi kita baru berfokus pada 52 sertifikat. Sisanya lagi kita akan lakukan pengembangan," imbuhnya.