Sukoharjo - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyampaikan keprihatinan terkait keresahan yang dirasakan oleh santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan yang berlangsung di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri berkomitmen untuk menyelidiki keluhan mengenai penggeledahan tersebut secara objektif dan profesional sesuai dengan prosedur yang ada.
Dalam pernyataan yang diterima pada Minggu (1/11/2026), Irjen Johnny Eddizon Isir, Kepala Divisi Humas Polri, menjelaskan bahwa pihaknya memahami peristiwa ini dapat menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi kejadian. Ia juga menyampaikan empati kepada keluarga santri dan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak bertujuan untuk memberikan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan keagamaan. "Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma," ungkap Johnny.
Penggeledahan Terkait Kasus Pembakaran
Johnny menjelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran yang terjadi di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo. Dalam kasus ini, penyidik telah menangkap seorang tersangka berinisial S dan sedang mencari seorang lainnya yang berinisial I, yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menanggapi keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan bahwa semua laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Kejadian ini juga menarik perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memberikan perhatian khusus. "Kami mendengar kritik dan keluhan yang disampaikan masyarakat, dan kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan," kata Johnny.
Pendampingan untuk Santri dan Keluarga
Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Polda Jawa Tengah melibatkan personel Polisi Wanita (Polwan) dalam kegiatan di lokasi yang dihuni oleh santri perempuan, dengan pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses penggeledahan selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali mereka pada hari yang sama.
Polda Jawa Tengah juga menyediakan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak. Selain itu, keluhan terkait barang-barang yang diambil selama penggeledahan juga akan ditindaklanjuti. Pada 31 Oktober 2026, beberapa barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum, sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi.
Pada hari yang sama, Polda Jawa Tengah juga berkomunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi dengan para tokoh agama. Johnny menegaskan bahwa penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan seiring. Ia menekankan bahwa setiap perkara pidana harus ditangani berdasarkan bukti, sementara kritik dan keluhan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Polri berkomitmen penegakan hukum secara profesional akan terbuka terhadap evaluasi. Kami juga memastikan perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian," tuturnya.
Polri mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung proses penyidikan. Masyarakat juga diharapkan memberikan ruang bagi proses hukum untuk berjalan secara transparan, dengan tetap mengedepankan perlindungan hak dan pelayanan sesuai prosedur.