Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetap mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham mayoritas di Bank Jakarta dan PAM Jaya, meskipun kedua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut akan melantai di bursa saham melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana (IPO). Dalam pernyataannya pada hari Sabtu (10/10/2026), Pramono menyatakan bahwa ketentuan mengenai kepemilikan saham mayoritas oleh Pemprov DKI akan diatur melalui peraturan daerah (Perda).
“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ungkap Pramono.
Tujuan IPO untuk Penguatan Pengelolaan
Pramono menjelaskan bahwa rencana IPO untuk Bank Jakarta dan PAM Jaya merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat pengelolaan perusahaan daerah. Meskipun IPO memberikan kesempatan bagi masyarakat dan investor untuk memiliki saham, Pemprov DKI tetap ingin menjaga kendali atas kedua BUMD yang memiliki peranan strategis ini.
Dengan adanya IPO, diharapkan Bank Jakarta dan PAM Jaya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Sebagai entitas yang terdaftar di pasar saham, keduanya juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar modal.
Langkah Hukum dan Pembiayaan yang Diperlukan
Bank Jakarta berfungsi mendukung aktivitas ekonomi dan layanan perbankan di Ibu Kota, sedangkan PAM Jaya bertanggung jawab dalam penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Rencana IPO ini juga sejalan dengan penataan landasan hukum perusahaan daerah, di mana Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis (1/10).
Keempat Raperda tersebut mencakup Pembentukan Dana Cadangan Daerah, Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, Perseroan Terbatas Bank Jakarta (Perseroan Daerah), serta Perubahan Bentuk Badan Hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah. Selain itu, Pemprov DKI juga mengusulkan pembentukan Dana Cadangan Daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan menjamin ketersediaan anggaran pembangunan.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menyatakan bahwa pembentukan Dana Cadangan Daerah merupakan langkah penting dalam membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan. “Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ima menambahkan bahwa pembangunan Jakarta memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat agar berbagai proyek strategis dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Oleh karena itu, Pemprov DKI perlu mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif dan tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan konvensional. Salah satu alternatif yang sedang dipersiapkan adalah penerbitan Obligasi Daerah untuk memperluas sumber pendanaan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di Jakarta.
“Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah,” jelasnya.
Dana Cadangan Daerah diharapkan dapat membantu Pemprov DKI dalam mengantisipasi kewajiban pembayaran pokok obligasi saat jatuh tempo, dan dana tersebut akan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan penataan regulasi, rencana IPO, dan penguatan kapasitas fiskal, Pemprov DKI berupaya untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus menjaga kendali atas aset strategis milik daerah.