Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan uji materiil mengenai Undang-Undang Peradilan Militer. Eva Meliani Boru Pasaribu, putri dari wartawan Rico Sempurna Pasaribu yang tewas dibakar di Karo, merasa sangat terharu mendengar keputusan tersebut. "Terharu ya. Karena perjuangan ini juga kan kami bareng-bareng udah bolak-balik, bolak-balik dari Medan ke Jakarta ya kan. Terus satu tadi aku langsung mikir kayak oh mungkin nanti kasusku masih bisa ada titik terangnya gitu. Jadi, agak syok tadi dengar hasil sidangnya, jadi agak terharu gitu," ungkap Eva Meliani setelah mendengarkan putusan perkara 260/PUU-XXIII/2025 di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10/2026).
Harapan untuk Keadilan
Eva terlihat emosional saat majelis hakim membacakan putusan. Ia berharap agar Kopral Satu (Koptu) Herman Bukit dapat diadili di peradilan umum, sehingga penanganan kasus yang mengakibatkan kematian ayahnya menjadi lebih jelas. "Harapannya semoga Koptu Herman Bukit tersebut dapat diadili di peradilan umum sih, Kak. Supaya apa namanya, kejelasan kasusnya lebih ini gitu," tambahnya.
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Sebelumnya, MK mengabulkan permohonan uji materiil terkait UU Peradilan Militer. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana umum seharusnya diadili di peradilan umum. "Mengadili: mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di gedung MK, Jakarta Pusat, pada Kamis (15/10).
Permohonan ini diajukan oleh Lenny Damanik dan Eva Meliani Br Pasaribu dengan nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025. Lenny Damanik adalah ibu dari seorang siswa SMP berinisial MHS (15) yang tewas akibat penganiayaan oleh Sertu Riza Pahlivi. Sementara itu, Eva Meliani merupakan anak dari wartawan yang tewas dibakar, Rico Sempurna Pasaribu. Para pemohon menguji sejumlah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945.
MK menyatakan bahwa UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, kecuali jika dilakukan perubahan dalam waktu paling lama dua tahun setelah putusan ini diucapkan. MK menegaskan bahwa yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer harus didasarkan pada kekhususan materi perkaranya, bukan semata-mata pada status pelaku sebagai prajurit TNI. "Dengan demikian, justifikasi yurisdiksi peradilan militer terhadap tindak pidana militer terletak pada kekhususan materi perkaranya," jelas hakim anggota Arsul Sani.
MK menilai bahwa semakin jauh suatu tindak pidana dari karakter khusus kemiliteran, semakin lemah alasan untuk mempertahankannya di peradilan militer. Oleh karena itu, pembatasan yurisdiksi peradilan militer dianggap penting untuk memastikan kekhususannya terhadap perkara dengan karakter militer.
MK juga menegaskan bahwa penggunaan peradilan umum penting untuk menjamin akuntabilitas, independensi, dan mencegah risiko impunitas atas tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit TNI. Mahkamah menekankan bahwa tidak ada pilihan lain bagi pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Peradilan Militer, mengingat amanat Undang-Undang 34/2004 telah berjalan selama 22 tahun hingga putusan ini dikeluarkan.