Jakarta - Puan Maharani, Ketua DPR RI, memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-22 untuk Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, ini diadakan pada hari ini. Agenda utama Rapat Paripurna ini adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dalam keterangannya, Puan menyatakan, "Berkenaan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada yang terhormat Ketua BPK RI untuk menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2025 oleh BPK RI," pada Selasa (30/6/2026). Penyampaian laporan tersebut dibacakan oleh Ketua BPK RI, Isma Yatun, di hadapan anggota dewan. Dalam laporannya, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPP tahun 2025, yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap 97 laporan keuangan kementerian/lembaga serta 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara yang juga mendapatkan predikat WTP.
Pengesahan Calon Anggota Komisi Informasi Pusat
Agenda kedua dalam Rapat Paripurna ini adalah pengesahan laporan dari Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan kelayakan (fit and proper test). Dalam laporan tersebut, ditetapkan tujuh orang Calon Anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk periode 2026-2030 serta tiga orang Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) KIP. Tujuh calon anggota KIP yang terpilih adalah Handoko Agung Saputro, Hafidah, Arman Fauzi, Dery Hendryan, Edi Purwanto, Joe Martin Chandra, dan Rini Purwandi. Sementara itu, tiga calon anggota PAW KIP adalah Hendra, Andri Hasil, dan Mimah Susanti.
Puan mengucapkan selamat kepada para calon anggota KIP terpilih dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan amanah. Setelah pengesahan tersebut, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda pendapat fraksi-fraksi terhadap 15 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Komisi II DPR RI, dan kemudian dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU.
Pengesahan Naturalisasi Pemain Sepakbola
Pada agenda terakhir, Rapat Paripurna juga mengesahkan persetujuan pemberian kewarganegaraan kepada dua pemain sepakbola keturunan Indonesia, yaitu Luke Anthony Vickery dan Mitchell Lee Baker. Sebelum pengesahan, Puan meminta persetujuan dari anggota dewan yang hadir, dan mereka menjawab serentak, "Setuju."
Puan menekankan bahwa pemberian kewarganegaraan kepada kedua pesepakbola tersebut adalah langkah untuk mentransfer pengetahuan serta meningkatkan kemampuan pesepakbola lokal, baik untuk kepentingan tim nasional maupun liga profesional. Luke Vickery dan Mitchell Baker menyatakan keinginan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia (WNI) demi memperkuat timnas Indonesia. Dalam Rapat Paripurna ini, Puan didampingi oleh dua Wakil Ketua DPR, yaitu Sari Yuliati dan Saan Mustopa.
