BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Berita Terkini Rabu, 04 Nov 2026 11:50 WIB

Reaksi Keras SBY di Tengah Skandal Penyadapan Presiden: Minta Prabowo Pulihkan Politik Berkeadaban

04 Nov 2026, 11:50 WIB 81x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 81x dibaca · 3 menit baca
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

JAKARTA – Gelombang kegaduhan politik nasional memantik perhatian serius dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pria yang pernah memimpin Indonesia tersebut meluapkan rasa prihatin mendalam atas dinamika perpolitikan tanah air yang dinilainya semakin mengkhawatirkan dan mengabaikan norma etika.

Keprihatinan SBY Atas Dinamika Politik Nasional

Ungkapan keresahan tersebut disampaikan langsung oleh SBY melalui pernyataan tertulis pada akun X resminya pada Rabu (4/11/2026). Respons ini mencuat di tengah kehebohan kasus dugaan peretasan dan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo. SBY menilai fenomena perebutan kekuasaan saat ini cenderung melegalkan segala tindakan tanpa mempertimbangkan standar moralitas.

Dalam unggahan di akun X resminya pada Rabu (4/11), SBY mengkritik keras kecenderungan praktik politik praktis yang kian tidak terkendali.

"Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral," kata SBY dalam akun X resminya, Rabu (4/11).

Lebih jauh, SBY mengkhawatirkan bahwa kondisi perpolitikan yang serba membenarkan cara ini pada akhirnya akan merenggut ketenangan masyarakat luas.

"Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tentram hidup di negaranya sendiri."

Imbauan Terbuka untuk Presiden Prabowo Subianto

Menyikapi eskalasi situasi yang kian keruh, SBY menyampaikan permohonan secara terbuka yang ditujukan langsung kepada Kepala Negara saat ini, Presiden Prabowo Subianto. Ia mendorong agar kepemimpinan nasional dapat mengembalikan iklim politik tanah air ke koridor yang santun dan bermartabat demi ketenteraman bangsa.

Menurut SBY, pemulihan etika berpolitik merupakan kewajiban moral serta amanat dari seluruh elemen masyarakat.

"Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat."

SBY pun menyertakan doa dan harapan agar jalannya roda pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo senantiasa mendapat petunjuk.

"Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini."

Penetapan Tersangka dan Pengungkapan Kasus Penyadapan

Sorotan dari SBY ini mengemuka seiring dengan langkah Bareskrim Polri yang sedang mengusut tuntas skandal penyadapan secara tidak sah. Tindakan kejahatan siber tersebut disinyalir menyasar lini komunikasi pejabat tinggi negara, termasuk gawai milik Presiden Prabowo.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik Bareskrim Polri secara resmi telah menetapkan mantan Kapolri sekaligus Kepala KSP Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka. Ketiganya disangkakan terlibat dalam perbuatan penyadapan ilegal, akses tanpa izin, serta penghapusan data elektronik.

Berdasarkan hasil pemaparan pihak kepolisian, jangkauan operasi penyadapan tersebut tidak hanya menyasar lingkaran istana.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkapkan, penyadapan diduga berlangsung pada 2025 hingga 2026 dan menyasar nomor pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha, selain nomor Presiden Prabowo.