BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 09:24 WIB
Home / Ekonomi / Detail
Ekonomi Senin, 02 Nov 2026 23:25 WIB

Rekomendasi Strategis untuk Meningkatkan Industri Sawit Nasional

02 Nov 2026, 23:25 WIB 74x dibaca 3 menit baca ekonomi.republika.co.id ekonomi.republika.co.id
S
Shinta Islamadina 74x dibaca · 3 menit baca
Foto: Dok IPOS
Foto: Dok IPOS

Forum Pemangku Kepentingan Kelapa Sawit Indonesia (IPOS Forum) 2026 telah menghasilkan enam rekomendasi penting yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola serta daya saing industri kelapa sawit di Indonesia. Rekomendasi tersebut mencakup penyelesaian masalah lahan, peningkatan efektivitas Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), kepastian hukum, dan perbaikan kebijakan ekspor. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan produktivitas sektor perkebunan dapat meningkat secara menyeluruh.

Forum ini diadakan di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 29 hingga 30 Oktober 2026 dengan tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?”. Kegiatan ini didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan dihadiri oleh lebih dari 500 peserta yang terdiri dari petani, perusahaan, pemerintah, akademisi, dan praktisi.

Tantangan dalam Transformasi Industri Sawit

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara, Timbas Prasad Ginting, menyatakan bahwa transformasi industri sawit menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan tersebut meliputi penerapan kebijakan mandatori biodiesel B50 yang dimulai pada 1 Juli 2026, serta masalah tata kelola lahan dan peremajaan perkebunan. Timbas menekankan pentingnya penanganan terintegrasi dari semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan ini.

“Harapan keberlanjutan industri sawit haruslah dijaga karena berdampak besar bagi kepentingan ekonomi rakyat dan nasional. Selain itu, peran pemerintah sangatlah penting dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan demi keberlangsungan industri sawit yang berdaya saing di Indonesia,” ungkap Timbas dalam pembukaan forum tersebut.

Program Peremajaan Sawit Rakyat

Dia menjelaskan bahwa forum ini menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola industri sawit nasional. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan diskusi mendalam antara para ahli dan pelaku industri. Salah satu isu yang dibahas adalah percepatan PSR untuk meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, menekankan bahwa program ini tidak hanya bertujuan mengganti tanaman sawit yang sudah tua atau tidak produktif, tetapi juga untuk memperbaiki fondasi perkebunan rakyat.

Pemerintah berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan optimal. “Namun PSR merupakan kesempatan untuk membangun kembali pondasi perkebunan rakyat agar lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan,” jelas Heru.

Data dari BPDP menunjukkan bahwa realisasi nasional program PSR sejak 2016 hingga 30 September 2026 telah mencapai 438.217 hektare yang melibatkan 196.846 pekebun. Total dana bantuan yang disalurkan mencapai Rp 12,48 triliun. Di Sumatera Utara, perkembangan program PSR pada tahun 2022 hingga triwulan III tercatat mencapai 19.902,13 hektare dengan melibatkan 9.048 pekebun, dan total penyaluran dana di wilayah tersebut mencapai Rp 553,76 miliar.

Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menjelaskan bahwa pelaksanaan PSR melibatkan pemerintah pusat dan daerah, koperasi, perusahaan swasta, serta perusahaan pemerintah. Kerja sama antara semua pemangku kepentingan ini menjadi kunci keberhasilan program jangka panjang. “Program Peremajaan Sawit Rakyat [PSR] ini menjadi program strategis pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun serta keberlanjutan industri sawit nasional,” kata Normansyah.

Dukungan untuk Percepatan PSR

Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, Alfi Syahriza, menambahkan bahwa percepatan PSR memerlukan dukungan menyeluruh, mulai dari penyederhanaan prosedur, pendampingan petani, akses pembiayaan, hingga penyediaan bibit unggul. Pemerintah daerah siap memfasilitasi berbagai kebutuhan tersebut di lapangan.

Selain itu, enam rekomendasi yang dihasilkan oleh IPOS Forum 2026 mencakup penyelesaian ketidakpastian hukum dan tumpang tindih kebijakan pertanahan serta kawasan hutan; pengukuran keberhasilan PSR berdasarkan hasil nyata di kebun, bukan hanya penyaluran dana; serta penertiban lahan tanpa menciptakan ketidakpastian baru. Rekomendasi ini disusun untuk menciptakan kepastian iklim usaha.

Rekomendasi lainnya mencakup penerapan regulasi yang memberikan kepastian hukum, perbaikan kebijakan ekspor satu pintu agar tidak menambah hambatan perdagangan, serta penempatan peningkatan produktivitas sebagai prioritas utama transformasi industri sawit. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti poin-poin penting tersebut. Heru berharap rekomendasi ini dapat menghasilkan langkah konkret dan terukur untuk memperkuat tata kelola industri sawit, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun pemberdayaan petani. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu membawa industri sawit Indonesia ke arah yang lebih maju.