Jakarta - Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi XIII DPR RI, mengajak Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk menjadi contoh nasional dalam penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi penyandang disabilitas, khususnya yang memiliki disabilitas mental dan psikososial. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan melalui penguatan layanan yang terintegrasi, termasuk rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, fasilitas, dan dukungan anggaran.
"Kalau saran saya, mungkin nanti diajukan juga di Komisi XIII. Kota Bekasi ini menjadi percontohan nasional penegakan HAM bagi penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental dan psikososial," ungkap Rieke dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (10/9/2026).
Kunjungan Kerja Komisi XIII
Pernyataan tersebut disampaikan saat Rieke melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI untuk mengawasi pemenuhan dan perlindungan HAM bagi penyandang disabilitas mental di Yayasan Galuh, Bekasi, pada Rabu (9/9). Ia menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan merupakan bagian penting dalam membangun model penegakan HAM tersebut. Rieke menegaskan bahwa rumah sakit dan puskesmas harus memiliki fasilitas serta layanan yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas mental dan psikososial, termasuk dukungan layanan psikiatri.
"Bagaimana kelengkapan rumah sakit dan puskesmasnya harus mempunyai klinik psikiatrik tertentu. Begitu, itu juga menjadi penting," tambahnya.
Tanggung Jawab Negara dan Infrastruktur
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menegaskan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah tanggung jawab negara yang perlu didukung melalui pembiayaan dari pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong agar temuan terkait fasilitas dan honorarium pengurus di Yayasan Galuh menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut Komisi XIII DPR RI.
"Karena sebetulnya ini, pada undang-undang dasar menyatakan jelas bahwa seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara. Anggaran APBN, APBD saya kira kita bisa konstruksikan sama-sama," jelas Rieke.
Lebih lanjut, Rieke mendorong perbaikan infrastruktur di Yayasan Galuh sebagai langkah konkret untuk memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas di Kota Bekasi. Ia berharap dukungan dari pemerintah dapat direalisasikan melalui program yang melibatkan kementerian terkait, sehingga hasil kunjungan Komisi XIII dapat ditindaklanjuti dengan nyata.
"Karena jangan sampai Komisi XIII nyampe sini nggak bawa apa-apa. Jadi setidaknya perbaikan infrastruktur ini bagaimana kalau kita ajukan. Minimal Yayasan Galuh ini habis Komisi XIII datang, bangunannya dibenerin," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert TP Siagian, menjelaskan bahwa pelayanan terhadap warga binaan di Yayasan Galuh dilakukan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta RSUD Jatisampurna. Kerja sama ini mencakup layanan kesehatan dan pemeriksaan rutin bagi warga binaan.
"Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Yayasan Galuh merupakan bagian juga bersama Dinas Sosial. Kami melakukan kolaborasi dalam pelayanannya. Di RSUD Jatisampurna ada khusus untuk kesehatan rawat inap pasien jiwa, dan secara rutin setahun sekali warga binaan di Yayasan Galuh diperiksa. Setiap bulan kami juga bekerja sama dengan puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan rutin," ujarnya.
Robert menambahkan bahwa Dinas Sosial Kota Bekasi terus berupaya memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan yang ada, termasuk bantuan pemenuhan kebutuhan makanan bagi warga binaan. Pemerintah Kota Bekasi juga sedang memproses pemberian hibah kepada Yayasan Galuh.
"Minggu depan kami akan menyalurkan bantuan permakanan. Memang dengan segala keterbatasan jumlahnya, mudah-mudahan bisa tercukupi. Tahun ini Pemkot Bekasi juga memberikan hibah yang sedang dalam proses, jumlahnya tidak besar, sebesar Rp 130 juta," tuturnya.
Selain dukungan sosial dan kesehatan, Dinas Sosial bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pendataan terhadap warga binaan baru yang belum memiliki identitas kependudukan. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan.
"Apabila ada warga binaan baru yang identitasnya belum teridentifikasi, kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, kecamatan, dan kelurahan untuk melakukan pemeriksaan. Proses-proses bertahap ini yang sedang kami lakukan dengan segala keterbatasan," tutupnya.