BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:29 WIB
Berita Terkini Jumat, 18 Sep 2026 10:07 WIB

Sanksi Tegas Skandal Beras Fortifikasi Bermasalah: Bapanas Semprit 11 Produsen, Ancaman Pidana Mengintai Korporasi

18 Sep 2026, 10:07 WIB 73x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 73x dibaca · 3 menit baca
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan 25 mereka beras fortifikasi yang diduga palsu pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9).
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan 25 mereka beras fortifikasi yang diduga palsu pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9).

Langkah Tegas Bapanas Layangkan Surat Peringatan

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) di bawah naungan Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi melayangkan surat peringatan keras kepada 11 pelaku usaha yang mengantongi 25 izin edar merek beras fortifikasi. Tindakan korektif ini diambil usai serangkaian inspeksi lapangan dan pengujian sampel di empat laboratorium independen membuktikan adanya ketidaksesuaian tajam antara klaim nutrisi pada label kemasan dengan isi produk sebenarnya. Beras yang dipasarkan rupanya sekadar beras premium biasa yang tidak memenuhi tolok ukur teknis SNI 9314:2024 terkait kernel beras fortifikan serta SNI 9372:2025 tentang spesifikasi beras fortifikasi.

Penghentian Produksi dan Penarikan Produk dari Pasaran

Menyikapi temuan penyimpangan tersebut, seluruh produsen dari 25 merek beras bermasalah telah menghentikan kegiatan operasional pabrik mereka hingga minggu pertama September 2026. Prosedur pembersihan pasar pun terus berjalan; sebanyak 12 merek telah selesai ditarik dari jaringan distribusi, sementara 13 merek sisanya masih dalam tahap penarikan dari rak-rak penjualan. Praktik jualan dengan melipatgandakan harga hingga empat kali lipat dari nilai wajar ini ditaksir memicu potensi kerugian finansial konsumen hingga mencapai Rp89 triliun.

Peringatan Keras Mentan Amran dan Satgas Pangan

Pengungkapan kasus dugaan beras fortifikasi palsu ini disampaikan langsung oleh Kepala Bapanas yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, didampingi jajaran Satgas Pangan Polri dalam jumpa pers di Jakarta pada Selasa, 15 September 2026. Pemerintah menegaskan kewajibannya untuk menjamin publik mendapatkan komoditas pangan yang jujur sesuai spesifikasi pada label izin edar. Dalam kesempatan tersebut, Andi Amran Sulaiman melontarkan pernyataan menohok: “Mungkin ini agak kasar sedikit, (tapi) itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik, tapi petaninya masih bisa untung”.

Jerat Pidana KUHP dan UU Perlindungan Konsumen

Dari kacamata hukum, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menilai perbuatan mendistribusikan barang yang kualitas dan kandungannya menyimpang dari klaim label dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan. Perbuatan tersebut dinilai melanggar UU Perlindungan Konsumen serta norma hukum dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, dan 495 KUHP. Mengutip penjelasan Wamenkum, Andi Amran Sulaiman menyampaikan: “Profesor Edward mengatakan, yang seharusnya harganya sekian, ternyata dijual melambung tinggi dan celakanya isinya tidak sesuai dengan apa yang telah terdapat pada label”.

Sanksi Pencabutan Izin Korporasi

Lebih jauh, instrumen penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, melainkan siap menjerat entitas bisnis yang menaunginya. Mengenai potensi keterlibatan struktur perusahaan, Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan: “Dugaan kuat ini bukan orang per orang, tetapi bisa dilakukan secara berorganisasi dan juga oleh suatu korporasi. Ini memang ada aturan tersendiri sebagaimana terdapat dalam pasal 120 maupun 121 KUHP bahwa memang tindak pidana yang diduga dilakukan oleh suatu korporasi, itu ancaman pidananya denda ditambah dengan ancaman pidana tambahan yang itu ada 12 item dan bisa sampai pada suatu pencabutan”.