Jakarta - Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI, bersama dengan Satgas Penanggulangan Pasca Bencana (Galapana) DPR RI melakukan kunjungan ke lokasi yang terkena dampak gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penanganan korban dan pemulihan pascabencana berlangsung dengan cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Dalam peninjauan tersebut, Satgas Galapana DPR RI mengecek kondisi masyarakat yang terdampak dan mendengarkan laporan dari pemerintah daerah serta instansi terkait mengenai langkah-langkah tanggap darurat yang telah diambil. Sari menegaskan bahwa kehadiran DPR RI di lokasi bencana adalah wujud komitmen untuk memastikan negara hadir dalam melindungi dan membantu masyarakat yang mengalami musibah.
Penanganan Korban dan Koordinasi Antar Pihak
"Kami ingin memastikan seluruh korban terdampak mendapatkan penanganan yang cepat dan memadai. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, Kementerian Sosial, dan seluruh pihak terkait harus berjalan optimal agar kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," ungkap Sari dalam keterangannya pada Senin (17/8/2026).
Selama kunjungan, DPR RI juga meminta kepastian mengenai penanganan korban gempa, termasuk dukungan logistik, layanan kesehatan, hunian sementara, serta bantuan sosial yang disalurkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial. Dengan adanya kunjungan ini, DPR RI berharap proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali melanjutkan aktivitasnya dengan aman dan normal.
Pengawasan Terus Berlanjut
DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal upaya penanganan dan rehabilitasi pascabencana hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bambang Hariyadi, Anggota Komisi I DPR RI Cindy Monica Salsabila, serta Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Kepala BNPB, Wakil Menteri Sosial, serta Bupati Manggarai yang menyampaikan perkembangan penanganan bencana dan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak.
