DENPASAR – Rekaman video yang memperlihatkan ketegangan antara Gubernur Bali Wayan Koster dan seorang petugas operator SPBU perempuan viral di media sosial. Peristiwa perselisihan tersebut berlangsung di SPBU 54.801.48 yang berlokasi di Jalan Diponegoro, Kota Denpasar, pada Rabu (14/10) malam, di tengah kondisi antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi bahan bakar minyak (BBM).
Detik-Detik Ketegangan di Tengah Antrean BBM dan Luapan Emosi Petugas
Gesekan terjadi tatkala Gubernur Bali meninjau secara langsung kondisi antrean serta kualitas pelayanan di area pengisian bahan bakar. Di tengah peninjauan tersebut, salah satu petugas operator SPBU wanita meluapkan keluh kesah dan rasa lelah yang dirasakannya akibat keharusan bekerja melayani konsumen saat operasional SPBU diberlakukan selama 24 jam.
Dalam rekaman video yang beredar luas, petugas SPBU wanita tersebut mengutarakan luapan emosinya sembari menahan tangis di hadapan Koster.
"Gimana-gimana pak. Saya udah ngerti masalah. Saya juga ini manusia. Saya bukan robot," kata salah satu petugas SPBU wanita kepada Koster.
Rasa lelah yang amat sangat membuat operator perempuan itu kembali menegaskan kondisinya yang membutuhkan waktu istirahat.
"Saya juga capek pak, iya saya emang enggak boleh, tapi saya manusia ini kecapekan pak," seru petugas SPBU itu sambal terisak.
Melihat rekannya berada dalam kondisi emosional, seorang petugas SPBU lainnya turut melontarkan tanggapan ke arah Gubernur Bali.
"Coba bapak diginiin, di lapangan gimana," timpal rekan petugas SPBU lainnya.
Klarifikasi Gubernur Bali dan Pelibatan Personel TNI
Merespons video perselisihan yang beredar di tengah masyarakat, Koster memberikan penjelasan resmi saat ditemui oleh insan pers di Denpasar pada Kamis (15/10). Ia menegaskan bahwasanya tidak ada kesalahpahaman antara dirinya dengan petugas lapangan. Kedatangannya semata-mata bertujuan untuk mengimbau para pekerja agar tetap memberikan pelayanan terbaik bagi warga yang sedang mengantre.
"Tidak (ada miskomunikasi). Saya bilang jangan mengeluh, layani konsumen. Walaupun capek, iya layani, enggak boleh merasa capek," kata Koster saat ditemui awak media di Denpasar, Kamis (15/10).
Koster memaklumi reaksi emosional yang ditunjukkan oleh petugas operator tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa lelah usai bertugas.
"Iya (mungkin meluapkan kecapekannya). Enggak ada masalah," ujar dia.
Mengenai kendala operasional SPBU 24 jam yang belum berjalan maksimal, Koster memprediksi hal itu disebabkan oleh faktor kelelahan para petugas. Sebagai jalan keluar, pemerintah memplot personel TNI untuk membantu pengamanan serta menjaga kelancaran distribusi BBM.
"Iya mungkin kecapekan, tapi untuk malam petugasnya dari TNI," kata Koster.
Pemerintah menargetkan pengerahan prajurit TNI mencakup 66 SPBU di wilayah Kota Denpasar serta Kabupaten Badung, meski pelaksanaan awal baru mencakupi 50 titik.
"Rencananya di 66 SPBU, tapi baru bisa jalan 50 SPBU. Untuk personel, satu SPBU ada dua dan satu (personel) di Denpasar dan Kabupaten Badung," ujar Koster.
Skenario Darurat 24 Jam dan Kebijakan WFH
Latar belakang kemacetan dan antrean kendaraan di SPBU sejatinya telah terjadi sejak Senin (12/10) hingga Rabu (14/10) akibat kekosongan stok BBM di sejumlah wilayah Pulau Dewata. Menanggapi situasi darurat ini, Koster sebelumnya telah menggelar pertemuan bersama Direktur Utama PT Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, pada Selasa (13/10) sejak pukul 16.00 WITA hingga malam hari.
Rapat koordinasi tersebut membuahkan kesepakatan percepatan pasokan BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan melalui operasional depo dan SPBU 24 jam secara bertahap, penambahan staf operasional Pertamina, serta pengawalan armada tangki oleh Polda Bali.
"Pada rapat kemarin sore pukul 16.00 sampai malam bersama Dirut Pertamina di Kantor Pertamina Sanggaran, Denpasar, disepakati skenario percepatan distribusi BBM dari Depo Manggis dan Sanggaran ke SPBU di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan," jelas Koster.
Langkah percepatan tersebut diperkuat dengan pelibatan instansi keamanan lintas sektor.
"Percepatan dilaksanakan dengan skema depo dan SPBU dibuka selama 24 jam secara bertahap di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Penambahan tenaga operasional Pertamina dan pengawalan truk tangki oleh Polda Bali dari depo ke SPBU agar distribusi lancar," ujar Koster.
Koster juga berkoordinasi langsung dengan pihak jajaran TNI dan kepolisian demi memastikan kelancaran lalu lintas di sekitar area SPBU.
"Hari ini kami meminta bantuan kepada Pangdam Udayana menugaskan TNI di SPBU serta kepada Polda Bali untuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan jalur menuju SPBU," ujar dia.
Guna semakin mempercepat proses pemulihan distribusi BBM, Koster menetapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur Pemprov Bali serta instansi terkait pada 15 hingga 17 Oktober 2026.
"Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil koordinasi kembali dengan Direktur Utama Pertamina," kata Koster dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/10).
Kebijakan penyesuaian sistem kerja WFH dituangkan secara resmi dalam Surat Pemprov Bali Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026. Melalui kebijakan ini, seluruh sekolah diinstruksikan menyelenggarakan pembelajaran secara daring, sementara unit pelayanan publik vital tetap beroperasi di kantor.
"Atas kesepakatan dengan Dirut Pertamina siang hari ini, maka memberlakukan kebijakan WFH pada tanggal 15-17 Oktober 2026," imbuh dia.
Pemerintah berharap langkah taktis serta koordinasi intensif bersama Pertamina dan jajaran keamanan sanggup mengatasi penumpukan antrean kendaraan di seluruh SPBU Bali.
"Penyesuaian sistem kerja ini tetap harus menjamin kelancaran administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, serta keberlangsungan pelayanan publik. Melalui koordinasi bersama Pertamina dan dukungan seluruh pihak terkait, diharapkan percepatan distribusi BBM dapat segera mengatasi antrean di SPBU, sementara aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal," ujar dia.