JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan instruksi penanganan darurat pascabencana dengan memerintahkan percepatan pengerjaan normalisasi pada 137 sungai di wilayah Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat. Langkah strategis ini ditempuh sebagai prioritas utama guna menghentikan ancaman luapan air susulan yang masih kerap melanda permukiman warga di tiga provinsi tersebut.
Pemicu Kerusakan Berulang dan Perintah Utama Presiden
Guna meredam luapan air yang tak kunjung surut, pemerintah mencatat frekuensi banjir susulan yang terbilang tinggi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa rentetan bencana banjir telah menerjang daerah terdampak sedikitnya 41 kali sepanjang periode April sampai Oktober 2026.
Kondisi tersebut berdampak serius terhadap daya tahan infrastruktur publik. Sarana umum yang sebelumnya rampung diperbaiki, seperti ruas jalan, jembatan, hingga pemukiman warga yang telah dibersihkan dari endapan lumpur, kembali mengalami kerusakan berat.
"Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137, yang terdampak," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rincian Pemetaan Sungai, Pembenahan Muara, dan Pengendalian Sedimentasi
Dari total 137 alur sungai yang mengalami pendangkalan serta kerusakan, pemetaan wilayah mencatat sebanyak 31 sungai terletak di Provinsi Aceh, 48 sungai berada di Sumatra Utara, dan 58 sungai membentang di Sumatra Barat. Pemerintah menaruh perhatian besar agar proses pemulihan kawasan tidak terhambat oleh datangnya banjir susulan secara beruntun.
Di samping pembenahan alur sungai, pemerintah turut menggenjot penataan di 38 titik muara pada tiga wilayah tersebut. Hingga saat ini, sebanyak tujuh lokasi muara telah selesai dikerjakan, 11 muara dalam tahap pengerjaan fisik, sementara 20 titik muara tersisa masih belum tertangani.
"Presiden tadi sudah menekankan khusus untuk normalisasi sungai ini prioritas. Karena ini kalau sedimennya tinggi, ada hujan, kemudian dia akan keluar dari tanggul, banjir lagi," jelas Tito.
Pelibatan Lintas Sektor dan Opsi Penetapan Tanggap Darurat
Dalam pelaksanaannya di lapangan, langkah pengerjaan teknis bakal dipimpin langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan sokongan dari pemerintah daerah, aparat TNI, Polri, serta instansi terkait. Pemerintah daerah diimbau memaksimalkan pemanfaatan pos anggaran yang tersedia guna mempercepat pengerukan serta penguatan benteng tanggul di area masing-masing.
Sebagai langkah pendukung, pemerintah merancang pengerahan operasi modifikasi cuaca untuk menekan intensitas curah hujan ekstrem di wilayah pemulihan. Selain itu, jajaran korps Zeni TNI dan Polri diterjunkan secara khusus guna membantu pembersihan endapan lumpur serta pembangunan tanggul pelindung.
Menghadapi potensi bencana yang dinamis, Mendagri Tito Karnavian memberikan wewenang penuh kepada kepala daerah untuk kembali memberlakukan status tanggap darurat apabila situasi di lapangan memburuk.
"Sepanjang itu dampaknya luas, boleh terapkan tanggap darurat lagi. Saya sehari ini sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah ini yang terdampak tadi di tiga provinsi. Kalau di kabupaten/kota itu banjir lagi atau kena bencana lagi, ulang, dan berdampak cukup luas, silakan terapkan, keluarkan surat tanggap darurat," tutur dia.