BREAKING Sabtu, 21 Nov 2026 10:07 WIB
Berita Terkini Rabu, 04 Nov 2026 17:35 WIB

Tekan Risiko Penyalahgunaan Narkoba Cair, Polda Metro Jaya Haramkan Anggota dan ASN Konsumsi Vape

04 Nov 2026, 17:35 WIB 71x dibaca 3 menit baca
C
Cesare Nita 71x dibaca · 3 menit baca
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto (Liputan6.com/Rifqy Alief Abiyya)

JAKARTA – Polda Metro Jaya secara resmi memberlakukan instruksi larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajarannya sejak Selasa (3/11/2026). Kebijakan ketat ini diambil sebagai langkah antisipasi dini guna menangkal potensi penyalahgunaan zat berbahaya serta memperkuat kedisiplinan di internal kepolisian.

Penegakan Aturan Internal dan Ancaman Sanksi Propam

Langkah Polda Metro Jaya ini menginduk pada kewajiban yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Nomor SE/9/X/2026 yang telah ditandatangani sejak Jumat (30/10/2026). Aturan tersebut mengikat seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) tanpa terkecuali, baik sewaktu berada di area dinas maupun saat menjalankan aktivitas di luar jam kerja.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan batas wilayah pemberlakuan aturan tersebut sewaktu memberikan penjelasan kepada media pada Rabu (4/11/2026).

"Adanya larangan vape dari Kapolri tertanggal 30 Oktober 2026, ini sudah ditindaklanjuti oleh Kapolda Metro Jaya per tanggal 3 November 2026 bagi personel Polri, ASN tidak boleh menggunakan vape di ruang area Polda Metro Jaya maupun di luar," ujar Budi kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Budi memaparkan bahwa penerapan pembatasan rokok elektrik di lingkungan markas kepolisian ini difungsikan sebagai upaya pemetaan benteng pertahanan dini dari peredaran obat-obatan terlarang.

"Gunanya ini adalah mengingat adanya temuan-temuan etomidate, jadi vape ini cartridge, alat yang digunakan sebagai penghubung cartridge etomidate. Polisi melakukan ini untuk memitigasi di awal dari lingkungan pihak kepolisian dulu," paparnya.

Pihak markas pimpinan wilayah Jakarta ini memastikan penegakan aturan tidak sekadar imbauan di atas kertas. Pengawasan ketat akan digelar secara berkala di seluruh markas unit kerja.

"Ini diapresiasi dan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya dan apabila ditemukan pasti akan ada sanksi oleh Bid Propam Polda Metro Jaya," jelas Budi.

Kerawanan Modus Narkotika Cair dan Penyusupan Etomidate

Sebelumnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerbitkan kebijakan terpusat guna meredam celah peredaran gelap narkoba yang memanfaatkan perangkat elektronik pelontar uap. Komponen alat seperti perangkat (device), tabung (cartridge), hingga cairan minyak (liquid) dinilai terlampau riskan dimodifikasi oleh sindikat kejahatan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menguraikan alasan di balik kewaspadaan tinggi institusi kepolisian pada Minggu (1/11/2026).

"Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge," ujar Johnny, Minggu (1/11/2026).

Johnny menambahkan tantangan berat pemantauan di lapangan disebabkan oleh wujud fisik cairan yang sulit diidentifikasi secara kasatmata.

"Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika," sambungnya.

Pengawasan ketat ini kian mendesak setelah ditemukannya pemanfaatan vape untuk menyebarkan senyawa etomidate, yang telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan II dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.

Komitmen Pembersihan Internal hingga Tingkat Polsek

Pemberlakuan Surat Edaran Kapolri ini mengikat secara menyeluruh mulai dari jajaran Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek). Pembersihan internal sengaja dipilih sebagai bentuk keteladanan sebelum melangkah pada tindakan hukum masyarakat luas.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir berharap gerakan bersih-bersih dari jajaran internal mampu menginspirasi lini lembaga publik lainnya.

"Kami berharap langkah yang dimulai dari internal Polri ini dapat menjadi contoh dan diikuti oleh lingkungan institusi maupun elemen masyarakat lainnya. Upaya memerangi narkoba membutuhkan komitmen bersama, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga pencegahan dan perubahan perilaku," jelas dia.